Kendaraan Dinas di Pelosok Kesulitan BBM Non Subsidi

Ditulis 11 Agu 2012 - 11:13 oleh Nanang BNC

PURBALINGGA (BNC)  – Kebijakan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis pertamax sejak 1 Agustus 2012 bagi kendaraan dinas mengalami sejumlah kendala, utamanya untuk operasional kendaraan dinas yang berada di wilayah pelosok. Untuk membeli pertamax harus turun ke kota dengan menempuh puluhan kilometer perjalanan. Sementara disisi lain, Stasiun pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang menyediakan pertamax juga masih terbatas.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Purbalingga Mukodham, S.Pt mengakui, selama ini masih ada kendala yang disampaikan oleh para PNS yang bertugas di wilayah kecamatan dan jauh dari kota. Mukodham mencontohkan, untuk mobil dinas di wilayah Kecamatan Karangjambu atau Karangreja, untuk membeli pertamax harus menuju kota yang jaraknya sekitar 35  – 40 kilometer sekali jalan. Selain tidak efisien waktu, juga BBM non subsidi yang dibeli malah akan terbuang hanya untuk menempuh perjalanan.

“Keluhan juga disampaikan oleh PNS di pelosok yang menggunakan kendaraan roda dua jenis sepeda motor. Ibaratnya, Pertamax yang dibeli hanya habis di perjalanan. Belum lagi sepeda motor rata-rata sudah tua dan boros penggunaan bahan bakar,” kata Mukodham, kemarin.

Mukodham mengatakan, dari 10 SPBU yang ada di Purbalingga hanya tiga yang menyediakan BBM non subsidi jenis pertamax. SPBU tersebut yakni milik Sambas di Kalimanah Wetan, SPBU Hardin Asrikin di Mayjen Sungkono, SPBU Puji Lestari di jalan lingkar barat Purbalingga. Satu SPBU lagi di Kecamatan Kaligondang yang baru dipersiapkan untuk melayani pertamax.

“Kami telah mengkoordinasikan dengan PT Pertamina untuk penambahan dispenser pertamax pada SPBU-SPBU dan juga penambahan volume. Namun, kami menjamin, stok pertamax dijamin cukup dan tidak perlu khawatir,” kata Mukodham.

Mukodham juga menghimbau kepada seluruh PNS untuk menjadi contoh yang baik bagi warga masyarakat sekitar. PNS yang mendapat jatah atau menguasai kendaraan dinas agar mematuhi aturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pengendalian  Penggunaan Bahan Bakar Minyak. “Jaga citra positif sebagai seorang PNS, karena saat ini jamanya era transparansi dan masyarakat mudah mengkritisi. Jika opini PNS sudah jelek oleh media, maka susah untuk mengembalikannya,” kata Mukodham.

Sementara itu, Plt Sekda Purbalingga Imam Subijakto secara terpisah menyatakan, pihaknya meminta kepada pimpinan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, atau direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan sosialisasi tentang penggunaan BBM non subsidi. Selain itu juga melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap stafnya. “Perlu pula melakukan penghematan dalam penggunaaan BBM agar anggaran yang tersedia dimanfaatkan dengan efisien,” kata Imam Subijakto. (BNC/tgr)

Tentang Penulis

Leave A Response