Atasi Kekeringan, DPR RI Sarankan Pemerintah Beli Pompa

PURBALINGGA – Ketua Komisi IV DPR RI Ir. H. M. Romahurmuziy, MT, mengatakan, pemerintah harus cepat mengambil langkah untuk mengantisipasi ancaman kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Jika tidak segera diambil langkah, maka akan mengancam ketersediaan pangan dan pada akhirnya akan mempengaruhi ketahanan pangan.

Gus Romy

“DPR telah mendesak pemerintah untuk menggunakan dana kontingensi pangan sebesar Rp 2 trilyun. Dana ini sudah disiapkan dalam APBN 2012 dan dikukuhkan kembali pada APBN perubahan. Dari jumlah ini, kami menyarankan pemerintah untuk membelikan bantuan pompa air,” kata Romahurmuziy disela-sela penyerahan Bantuan Langsung Tunai Pengembangan Usaha Mina Pedesaan  Perikanan Budidaya (BLM PUMP-PB) kepada pembudidaya ikan dari lima kabupaten yang dipusatkan di Purbalingga, Selasa (7/8/2012).

Dikatakan Gus Romy—panggilan Romahurmuziy—pemerintah melalui Kementerian Pertanian diminta menyiapkan sekitar 3.000 pompa air untuk didroping pada wilayah yang mengalami kekeringan termasuk di wilayah Nangro Aceh Darusalam. “Antisipasi kekeirngan harus cepat, jangan sampai seperti pada tahun 2011 silam, karena terlambat direspon maka ada penurunan produksi gabah kering giling (GKG). Pada tahun 2012 ini harus ada pengawalan terhadap ancaman bencana kekeringan,” kata Gus Romy.

Selidiki Kartel Kedelai

Dibagian lain, soal impor kedelai, Gus Romly menilai pembatasan bea masuk hingga nol rupiah hanya bersifat sementara dan tidak signifikan mengatasi masalah. Kenaikan harga kedelai lebih dari 5.200, sementara penghapusan bea masuk impor hanya menekan harga Rp 350. “Perlu ada langkah lain untuk mengatasinya yakni dengan memberikan stimulasi agar petani mau menanam kedelai,” kata Gus Romy.

Gus Romly juga mendesak KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)  untuk meneruskan penyelidikan dugaan adanya kartel harga. Ini perlu segera diselesaikan guna mengetahui apakah kenaikan harga disebabkan akibat permainan kartel atau memang dampak kekeringan di Amerika Serikat yang menjadi negara importir kedelai.

Selain itu, lanjut Gus Romly, pemerintah perlu mengaktifkan Bulog sebagai lembaga stabilisator pangan tertentu, seperti kedelai atau gabah dan bahan pangan lainnya. “Disisi lain, petani juga didorong dengan kebijakan pemerintah yang mematok harga kedelai, misalnya Rp 7.000 sehingga akan mampu mendorong petani untuk membudidayakan kedelai. Petani menanam kedelai karena beranggapan tidak untuk dibanding jika harus menanam padi,” kata politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini. (tgr)

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.