637 PNS Pensiun, Purbalingga Kekurangan Pegawai

Ditulis 09 Des 2011 - 13:54 oleh Banyumas1

PURBALINGGA (BNC) – Moratorium atau penundaan rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak tahun lalu, membuat Kabupaten Purbalingga semakin kekurangan pegawai. Ditambah banyaknya PNS yang mengakhiri masa jabatan dalam setahun terakhir. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purbalingga Wahyu Kontardi, sejak tahun 2010, tercatat hingga 637 orang PNS pensiun.

Menurut Wahyu, dari 637 PNS yang pensiun itu paling banyak tenaga fungsional seperti guru dan tenaga kesehatan. Kekuarangan tenaga teknis non karir seperti pengemudi dan pesuruh juga menjadi dampak dari rekruitmen CPNS yang lebih banyak untuk tenaga diploma dan sarjana dalam 10 tahun terakhir.

“Itu memang kebijakan dari pemerintah pusat. Sepertinya untuk pemenuhan kebutuhan pegawai teknis non karir semacam itu, arahannya kedepan lebih ke outshourcing. Jadi mereka tenaga yang disediakan pihak ketiga, dan tidak akan di-PNS-kan,” ujar Wahyu di sela-sela mengikuti Acara Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (Forkompanda) di Ruang Ardi Lawet, kemarin .

Namun arahan itu menurut Wahyu belum berdasar hukum secara tertulis. Sehingga sangat mungkin dapat berubah tergantung kebijakan pemimpin pemerintahan ke depan. Hanya saja, dengan tidak adanya rekruitmen untuk mereka yang berpendidikan SLTA ke bawah, asumsi itu sangat mungkin terjadi.

Mutasi Ke Luar Dibatasi

Menghindari kekurangan pegawai yang lebih parah, Pemkab Purbalingga juga sangat membatasi mutasi pegawai ke luar kabupaten. Terutama untuk pegawai yang belum genap delapan tahun masa kerjanya, berlatar belakang pendidikan dan kompetensi yang sangat dibutuhkan serta tidak memiliki alasan sangat penting untuk pindah.

“Banyak sekali permohonan mutasi keluar kabupaten atau bahkan provinsi, tapi tidak ada yang di-acc. Pertimbangannya, semakin banyak diluluskan, akan semakin besar kekurangan pegawai di Purbalingga,”jelasnya.

Tapi bagi mereka yang memang memiliki kepentingan mendesak dan tidak dapat ditunda lagi, Bupati selaku pimpinan daerah akan mempertimbangkannya lagi. Sebaliknya, Pemkab Purbalingga justru terbuka jika ada pegawai yang mutasi dari luar kabupaten/provinsi.

“Kalau ketambahan pegawai tentu kami terima. Terlebih jika masih muda, berdedikasi tinggi dan memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan yang memang dibutuhkan,” ujarnya.

Tidak semua pegawai dari luar kabupaten/provinsi diterima di Pemkab Purbalingga. Menurut sumber dari BKD, Pemkab Purbalingga dapat menolak permohonan mutasi dari luar kota karena yang bersangkutan sudah hampir pensiun, sakit kritis, atau memiliki track record tidak baik. (BNC/cie)

Tentang Penulis

Leave A Response