Harga Alot, Pembebasan Tanah untuk PLN gagal

Ditulis 27 Okt 2011 - 16:00 oleh Banyumas1

PURBALINGGA (BNC) – Hingga pertemuan usai, belum ada kesepakatan harga antar para pemilik tanah dengan pihak PT. PLN Persero terkait pembebasan tanah di Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari. Sedianya, acara yang dilaksanakan di Balai Desa Karangjengkol Rabu (26/10) memang hanya sosialisasi. Tapi karena 60% pemilik tanah bukan asli Desa Karangjengkol, pembicaraan tentang hargapun tak terbendung. Sebab mereka berharap pulang ke tempatnya masing-masing dengan membawa hasil.

Kepala Desa Sartono mengatakan, para pemilik tanah sudah jenuh dengan proses pembebasan tanah yang berlarut-larut sejak tahun 2008. Pembebasan tanah ini sebagai tindak lanjut tukar guling tanah seluas 26 ha milik TNI AD di Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap yang telah digunakan PT PLN Persero untuk proyek pendirian PLTU Bunton. Sebagai kompesasinya, PT PLN Persero mengganti tanah milik TNI AD di Adipala itu dengan tanah di Desa Karangjengkol seluas 50 ha ditambah tanah seluas 2 ha di Desa Binorong Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.

Repotnya, sekitar 60% pemilik tanah berasal dari luar Desa Karangjengkol mulai dari desa-desa lain di Kutasari, Bukateja, Purbalingga bahkan ada juga yang datang jauh dari luar kota seperti Sumpyuh, Purwokerto hingga Tegal. Pemerintah Desa setempat harus melakukan kurir sendiri untuk memastikan undangan pada setiap pertemuan telah diterima para pemilik tanah.

Baik Sartono maupun perangkat desa lainnya, termasuk juga istri Sartono selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Karangjengkol, mengaku sudah cukup kewalahan menanggapi berbagai pertanyaan warga pemilik tanah tentang keseriusan rencana pembebasan tanah. Karena para pemilik tanah beberapa kali diundang pertemuan, namun tak ada tindak lanjut berarti setelahnya.

“Saya bingung harus menjawab bagaimana. Jadi kalau ada warga yang tanya, ya saya jawab terus-terang kalau saya juga tidak tahu,” ujar Nyonya Sartono.

Kegiatan Sosialisasi Pembebasan Tanah Karangjengkol yang diprakarsai PT PLN Persero, bertujuan menyampaikan kepada para pemilik tanah rencana pembebasan tanah itu telah disetujui Bupati yang berarti sudah pasti jadi, tidak mungkin batal. Bupati berani menandatangi ijin, setelah pihak-pihak terkait berjanji tidak akan merusak lingkungan dengan mendirikan bangunan atau menebangi hutan karena Desa Karangjengkol merupakan daerah resapan air.

Pembicaraan tentang harga seharusnya dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Kenyataannya, pembicaraanpun meluas mengenai harga. Para pemilik tanah mematok harga untuk blok A yang berdekatan dengan jalan senilai Rp 250 ribu/ha dan blok B yang jauh dari jalan senilai Rp 175 ribu/ha. Namun ada pula pemilik tanah yang ‘ngotot’ agar harga tanah yang di dalam justru dijual lebih mahal atau sama dengan tanah yang di dekat jalan dengan alasan, tujuan tanah itu dibebaskan untuk tempat latihan strategi perang TNI AD.

“Kalau latihan perang tidak mungkin di pinggir jalan, itu sangat tidak mungkin. Jadi, melihat fungsinya, seharusnya tanah di dalam itu yang lebih mahal dari tanah yang di pinggir jalan,” terang Imam Supardi, warga Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari yang juga pemilik tanah seluas 5,3 m2 di Karangjengkol.

Aji Mumpung

Asisten Pemerintahan Sekda Purbalingga Kodadiyanto SH MM selaku fasilitator meminta para pemilik tanah tidak ‘aji mumpung’ dengan menawarkan harga tanah setinggi-tingginya. Sebaliknya dia juga meminta PT PLN Persero yang dibantu pembiayaan dari APBN, mampu memberikan harga yang wajar dan mampu menyejahterakan, jangan terlalu rendah yang hanya akan merugikan para pemilik tanah. Kodadiyanto juga meminta para pemilik tanah menghindari sifat anarkhis. Karena dalam pertemuan itu ada pemilik tanah yang mengancam akan menggrudug Kades dan Camat jika hasil kesepakatan nanti merugikan mereka.

Sementara itu, Ketua Tim Pembebasan Tanah dari PT PLN Persero, Nugroho Hariadi mengatakan, pihaknya belum bisa berbicara tentang harga karena masih menunggu pemenang tender untuk pihak ketiga jasa penaksir harga (appraisal) karena bersifat independen dan obyektif. Kelak pemenang tender inilah yang mampu menentukan harga yang seimbang dan bersifat mutualisme bagi kedua belah pihak.

“Dalam waktu dekat ini, tim appraisal akan dihadirkan dan memberikan taksiran harga yang wajar, independen dan obyektif. Kalaupun masih alot, saya sangat berharap, kesepakatan bisa selesai dalam tahun ini,” jelasnya. (BNC/cie)

Tentang Penulis

Leave A Response