70% Responden Puas Pelayanan Pemkab

Ditulis 04 Okt 2011 - 10:36 oleh Banyumas1

PURBALINGGA (BNC) – Sebanyak lebih dari 70% dari 651 responden menyatakan kepuasannya terhadap pelayanan yang diberikan Pemkab Purbalingga. Meski demikian, Bupati Drs H Heru Sudjatmoko MSi minta semua SKPD, khususnya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, terus meningkatkan kualitas pelayanan.

“Secara umum memang baik, 70% responden menyatakan kepuasannya. Tapi, tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi yang 20% ini yang justru harus diperhatikan. Mengapa mereka tidak puas?” ujarnya usai mendengar paparan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh tim peneliti dari Pusat Penelitian Gender Anak dan Pelayanan Kepada Masyakarat UNSOED di Ruang Rapat Bupati, Sabtu (1/10).

Bupati menambahkan, baginya pejabat dan staf pemerintahan yang baik bukan mereka yang kerap datang ke rumah dinas bupati dengan membawa buah tangan. Tetapi para pejabat dan staf yang mampu memberikan pelayanan maksimal kepada publik.

Dari hasil penelitian tim yang terdiri dari lima akademisi, secara umum pelayanan publik oleh sembilan Satuan Kerja Perangkat Darah (SKPD) yang terbagi dalam empat kelompok, relatif baik. Penilaian meliputi 14 unsur meliputi prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas, kedisiplinan petugas, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, keadilan, kesopanan, kewajaran biaya, kepastian biaya, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan dan keamanan lingkungan.

“Sebagai contoh, ada sebanyak 32,3% responden yang menganggap para petugas pelayanan di Puskesmas kurang disiplin. Sementara pada SKPD pelayanan lainnya hanya sedikit responden yang berpendapat seperti itu. Mungkin karena para petugas di Puskesmas rata-rata baru memberikan pelayanan setelah jam 8 dan selesai jam 11. Padahal mereka datang ke Pskesmas jam 7 dengan harapan dapat cepat dilayani,” jelas Ketua tim peneliti, Dr Tyas Retno Wulan MSi.

Tyas menambahkan, Puskesmas juga menempati urutan bontot untuk unsur keadilan pelayanan oleh petugas. Hal ini, kata dia, terkait dengan perbedaan pelayanan bagi pasien yang telah dikenal dengan yang belum dikenal petugas.

“Hal ini juga disampaikan oleh masyarakat yang membuat KTP di Dindukcapil. Ada diantara mereka yang menyatakan petugas seolah lebih menomorsatukan para perangkat desa yang telah mengenal baik petugas. Tingkat kepuasan responden untuk pelayanan Dindukcapil memang tinggi, tapi rupanya sebagian besar responden ini perangkat desa,” imbuhnya.

Dalam penelitian ini, SKPD yang menjadi sasaran antara lain Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil), Puskesmas (Kalikajar, Padamara, Bobotsari, Bukateja) dan Kecamatan (Mrebet, Purbalingga, Kalimanah). Dari seluruh SKPD sasaran, Dindukcapil menempati urutan teratas untuk tingkat kepuasan masyarakat, disusul Dinsosnakertrans, dan Kecamatan.

Salah satu anggota tim peneliti, Drs Dalhar Sodiq MSi menyarankan agar pada penelitian IKM selanjutnya, ada lebih banyak SKPD yang menjadi sasaran. Hal ini, kata dia, sangat penting karena setiap SKPD harus terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan indikator kepuasan masyarakat.

“Tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk melayani masyarakat. Jadi tolok ukur kinerja petugas pemerintah yang utama justru pada tingkat kepuasan masyarakat, bukan kepuasan pimpinan,” tegasnya. (BNC/cie)

Tentang Penulis

Leave A Response