6 Fraksi DPRD Purbalingga Setujui 9 Raperda

Ditulis 15 Agu 2011 - 13:47 oleh Banyumas1

PURBALINGGA– Keenam fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Purbalingga menyetujui dan menerima 9 macam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Salah satu yang menjadi perhatian sebagian besar fraksi terkait dengan penataan menara telekomunikasi, mengingat hal ini menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Bila tidak ada penataan maka sanat dimungkinkan dalam lima tahun kedepan Purbalingga menjadi hutan tower,” ujar Ketua Fraksi Persatuan Pembaruan Bangsa (FPPB), Hj Nurul Hidayah Supriyati SH MSi saat membacakan pandangan umum fraksinya, Sabtu (14/8).
Hal serupa disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Khodirin SH MM. Mewakili fraksinya, Khodirin mengatakan tanpa penataan menara telekomunikasi yang baik, masyarakat tidak terlindungi secara keselamatan, penyelenggara/ operator telekomunikasi juga tidak terlindungi secara yuridis.
“Agar sama-sama enak, harus ada paying hukum yang jelas di tingkat kabupaten yang mengatur permasalahan ini,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Golkar yang diketuai Adi Supriyanto SH menyoroti Raperda tentang Pengujian Kendaraan bermotor. Adi mengatakan, fraksinya memandang perlunya sangsi tegas bagi pelanggarnya. Sementara Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional H Agus Suyanto SPdI mempertanyakan tidak adanya pengujian terhadap kendaraan bermotor lain seperti ricemill jalan dan benso kendaraan. Hal yang sama juga disampaikan Nurul dari FPPB. Nurul mempertanyakan perihal perlu bagaimana pengaturan uji kendaraan beroda tiga yang biasa mengangkut barang.
“Fraksi Partai Demokrat juga berharap jangan ada pungli-pungli dalam praktek pengujian kendaraan bermotor, yang justru akan membebani masyarakat,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Wahyono menegaskan.
Raperda lain yang masih tetap ramai didiskusikan terkait dengan perparkiran, baik di lokasi khusus maupun tepi jalan raya. Aris Widiarso selaku Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan realita merebaknya petugas parker di berbagai tempat meski di luar radius 200 meter dari pusat keramaian sebagaimana diatur dalam Raperda Tarif Retribusi di Tepi Jalan Umum pasal 11 ayat 2.
“Pada pasal 16 ayat 1 pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Tapi kenyataannya semua dilelang atau diborongkan,” imbuhnya. (BNC/cie)

Tentang Penulis

Leave A Response