Selama Lebaran, Pejabat Tak Ambil Cuti

Ditulis 11 Agu 2011 - 14:11 oleh Banyumas1
|
Berita Kategori
Tak Berkategori
83
Dalam Tag

PURBALINGGA- Meski hari raya Idul Fitri 1432 H masih kurang setengah bulan lagi, namun para pejabat wilayah di kabupaten Purbalingga harus bersiap tak bisa berlebaran bersama keluarga. Pasalnya Bupati Purbalingga Drs H Heru Sudjatmoko M.Si meminta jajaran pejabat publik di wilayahnya untuk tidak mengambil cuti selama masa lebaran. Mereka diminta standbay ditempat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melaksanakan lebaran.

“Soal cuti lebaran, saya minta kepada para camat untuk standbay ditempat selama masa H-7 hingga H+7 lebaran. Sebagai pejabat publik, tak usahlah ikut-ikutan mengambil cuti,” kata bupati saat memimpin rapat koordinasi bidang ekonomi, keuangan dan industri daerah (Ekuinda) tingkat kabupaten Purbalingga di ruang rapat Ardi Lawet Setda Purbalingga, Rabu (10/8).

Rakor yang diikuti seluruh perangkat daerah bidang ekuin membahas kesiapan pemda menyambut datangnya hari raya idul fitri 1432 Hijriah. Pada rakor itu disampaikan paparan Kapolres Purbalingga AKBP Drs Roy Hardi Siahaan seputar kesiapan PAM Idul Fitri yang dilaksanakan jajaran Kepolisian Resort Purbalingga. Turut menyampaikan paparan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Dinperindagkop), Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo), Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala DPU.

Pejabat lainnya yang harus standbay tambah bupati, adalah seluruh pejabat di jajaran kesehatan. Seperti Direktur RSUD, Rumah Sakit Bersalin Panti Nugroho, Kepala Dinas Kesehatan dan jajaranya termasuk yang ada di Puskesmas-Puskesmas. “Termasuk para kepala desa dan lurah. Jangan sampai ketika warganya butuh pelayanan surat pengantar, harus menunggu satu minggu karena lurahnya sedang cuti lebaran,” tandas Heru.

Bupati mengingatkan agar pelayanan masyarakat tidak terganggu selama masa lebaran perlu adanya kordinasi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Bupati mencontohkan soal pelayanan KTP yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), harus terkoordinasi dengan para operator yang ada ditingkat Kecamatan. “Jangan hanya membuat jadwal piket tetapi saat dibutuhkan masyarakat malah tidak ada yang piket. Jadi harus ada pertanggungjawabannya kepada Bupati,” tandasnya. (BNC/har)

Tentang Penulis

Leave A Response