Wabup Kento: ‘Ora Duwe Duwit Nggo Mangan Ko Udud?’

Ditulis 02 Agu 2011 - 21:15 oleh Banyumas1

PURBALINGGA– Wakil Bupati Purbalingga Drs H Sukento Ridho Marhaedrianto MM mengaku heran dengan warga miskin yang masih memiliki kebiasaan merokok. Apalagi jika anggaran untuk membeli rokok itu melebihi jatah untuk membeli makan keluarganya.

“Ora duwe duwit nggo mangan ko udud? Buat beli makan saja tidak ada, kok masih punya kebiasaan merokok. Saya benar-benar tidak habis pikir,” tegasnya saat menjadi salah satu pembicara dalam Semiloka SKPD PNPM MPd di Griya Asri, kemarin.

Wabup Sukento mengatakan mengubah paradigma berpikir masyarakat kurang mampu salah satu unsur terpenting dalam mengatasi kemiskinan. Seperti mengurangi kebiasaan merokok dan mengalihkan anggaran untuk membeli kebutuhan yang lebih prioritas seperti gizi anak-anaknya.

“Orang miskin di Indonesia rata-rata tidak memiliki semangat mengubah kehidupannya, nrimo ing pandum, tidak memiliki mimpi dan visi yang besar akibatnya daya saingnyapun rendah, kalah sama orang-orang yang memiliki cita-cita tinggi dan berupaya merealisasikannya,” imbuhnya.

Pemahaman sebagian masyarakat kita, kata dia, yang mengungkapkan pernikahan itu harus dari kalangan yang sepadan juga sangat tidak menguntungkan. Orang kaya harus berbesan dengan orang kaya. Orang miskin repotnya juga harus dinikahkan dengan orang miskin. Maka keturunan si miskin ini akan terus melanggengkan kemiskinan karena gizi yang kurang, daya beli rendah, cita-cita yang rendah lengkap dengan segala keterbatasan yang ada.

Ungkapan ini menggelitik para peserta, salah satunya Haryono Sukiran dari Padamara. Haryono menanyakan, apakah Wabup berani menginstruksikan para pejabat eselon II dan III untuk mau menikahkan putranya dengan anak dari keluarga miskin.

“Yah, nanti saya sms semua pejabat, menghimbau agar mereka mau menikahkan anak-anaknya dengan anak-anak dari keluarga miskin. Nanti Pak Kades tolong Bu Kades untuk mendandani anak-anak dari keluarga miskin biar cantik dan dipinang anak pejabat,” ujarnya disambut tawa peserta semiloka.

Deklarasi Zero Tolerance to Corruption For PNPM MPd

Selain Wabup, Semiloka yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perdesaan (Bapermasdes) Purbalingga ini juga menghadirkan pembicara Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga Hj Siti Ratna SH MH dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ir Setiyadi MSi. Dalam kegiatan yang mengundang para fasilitator, para aktivis di unit pengelola kegiatan dan perwakilan kecamatan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), menguat rencana Deklarasi Zero Tolerance to Corruption For PNPM MPd.

“Purbalingga menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang dengan serius menerapkan Zero Tolerance to Corruption For PNPM MPd. Bentuk keseriusan itu, ditetapkan dalam aturan-aturan yuridis, kalau di tingkat pusat saja baru sebatas himbauan,” jelas Kepala Bapermasdes R. Imam Wahyudi, SH.

Saat ini, menurut Imam, pihaknya akan meramu bentuk deklarasi dan mencari waktu yang tepat untuk merealisasikannya. Jika zero tolerance ini bisa dilaksanakan untuk PNPM MPd, ke depan hal yang sama juga akan diterapkan ke lainnya, seperti birokrasi dan BUMD/BUMN. (BNC/cie)

Tentang Penulis

Leave A Response