20% Distribusi Obat Impor Sulit Terdeteksi

PURBALINGGA – Pemerintah masih kesulitan untuk mengawasi masuknya obat impor yang melalui pelabuhan atau bandar udara kecil. Sebab hingga saat ini, hanya beberapa bandar udara dan pelabuhan besar di Indonesia yang dilengkapi sistem National Single Window (NSW), sebuah sistem pengelola data dan informasi untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang.

“80% lalu lintas barang dari dan keluar negeri itu memang di 7 lokasi bandara dan pelabuhan. Jadi memang telah dilengkapi NSW kerjasama dengan negara se-ASEAN. Yang 20% sisanya ini lah yang sulit karena sebenarnya pelabuhan atau bandara selain 7 lokasi itu, tidak direkomendasikan untuk lalu lintas ekspor impor,” ujar Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kustantinah Apt. M. App.Sc, usai menjadi salah satu pemateri dalam Seminar Kefarmasian “Apoteker Meuju Pelayanan yang Paripurna” yang diikuti ratusan apoteker se-Barlingmascakeb di Andrawina Convention Center Kompleks Owabong Cottage, Sabtu (17/7).

Ketujuh lokasi titik lalu lintas barang ekspor impor ini meliputi Bandara Polonia Medan, Bandara Soekarno – Hatta Jakarta, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara Sultan Hasanuddin. Selain ketujuh lokasi itu, jika ada lalu lintas barang dari dan keluar negeri sifatnya pribadi dan biasanya berjumlah kecil, seperti oleh-oleh atau cindera mata.

Maka dari itu, Kustantinah meminta masyarakat ikut mengawasi lalu lintas barang ekspor impor. Jika memang ada sesuatu yang mencurigakan, sesegera mungkin melaporkan kepada petugas keamanan. Sebagai contoh, obat/suplemen/produk kosmetik dari luar negeri yang belum dialihbahasakan atau belum memiliki dokumen kelengkapan ekspor impor yang kesemuanya dalam jumlah besar. Terlebih jika obat-obatan itu termasuk narkoba, dalam jumlah sekecil apapun tetap berat sanksinya.

“Kalau cuma zaitun atau kurma yang dibawa orang umroh ya nggak papa,” imbuhnya.

Ancaman Globalisasi

Menurut Kustantinah, tantangan terbesar industri farmasi dalam negeri tentu saja perdagangan bebas atau globalisasi. Saat ini, pemerintah tak lagi mampu membendung masuknya produk-produk farmasi dari luar negeri jika telah memenuhi dokumen kelengkapan impor.

“Indonesia pernah melarang masuknya obat dari Malaysia semata-mata untuk melindungi industri farmasi di Indonesia yang mencapai 200-an factory. Tapi, sekarang mana bisa. Kalau secara dokumen lolos NSW, yah tidak boleh dihalangi,” ungkapnya.

Parahnya, obat-obatan yang berasal dari luar negeri bisa memiliki harga yang sangat murah dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih baik dari produk dalam negeri. Belum lagi, distribusi obat impor sudah begitu bebas di pasaran dan sangat sulit dikendalikan.

“Inilah pentingnya peran apoteker. Apoteker harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa obat-obatan dalam negeri tidak kalah kualitasnya dibandingkan buatan luar negeri,” jelasnya (BNC/cie)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.