Birokrasi Wajib Netral

Ditulis 17 Jul 2011 - 16:03 oleh Banyumas1

BANJARNEGARA – Sekretaris Daerah Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM, kemarin, di hadapan peserta apel pagi Kantor Sekretariat Daerah, mengingatkan bahwa bulan Juli merupakan bulan istimewa bagi PNS dimana di bulan Juli ini diselenggarakan masa kampanye dan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
Di dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ini, lanjutnya, seorang PNS tak usah coba-coba hingga menunggu dilaporkan oleh masyarakat, diperingati oleh Atasan ataupun diperingati dan dikenai sanksi oleh Panwas. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS maupun Undang-Undang Pemilu telah dengan tegas mengatur batasan-batasan tersebut disertai dengan sangsi yang tegas pula. “Hal tersebut didukung oleh keberadaan perangkat Panwas dimulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga petugas pelaksana lapangan di seluruh kelurahan dan desa” katanya.
Oleh karena itu Ia berharap kepada seluruh PNS di jajaran Pemkab untuk tetap menjaga netralitas dan ikut menjaga situasi agar tetap kondusif. “Punya pilihan itu hak. Akan tetapi mohon hasrat untuk ikut dukung mendukung salah satu calon untuk dikekang” katanya.
Pilihan sikap PNS untuk netral tersebut, lanjutnya, sesuai dengan prinsip dasar birokrasi. Karena birokrasi merupakan motor penggerak pemerintahan, sehingga birokrasi wajib untuk netral. “Dengan begitu, siapapun yang jadi Bupati dan Wakil Bupati nanti, wajib kita dukung dengan tulus dan ikhlas” katanya. (BNC/ebr)

Tentang Penulis

Leave A Response