KBK Jangan Jadi Kelompok ‘Oposan’

PURBALINGGA – Kelompok Budaya Kerja (KBK) yang dibentuk di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hendaknya jangan menjadi kelompok oposan untuk melawan pimpinan. KBK, justru harus difungsikan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Jika ada persoalan yang muncul bisa dimusyawarahkan bersama. Jangan asal main grudak-gruduk untuk memperjuangkan kelompoknya,” kata Asisten Administrasi Sekda Purbalingga, Imam Subijakto, S.Sos, M.Si, saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) bidang pelayanan public dan Standar Operation Prosedur (SOP) di ruang Ardi Lawet, kemarin.

Menurut Imam, birokrasi saat ini berbeda jauh dengan birokrasi jaman Orde Baru. Birokrat merupakan pelayanan masyarakat, bukan untuk meminta dilayani. Jaman Orde Baru, lanjut Imam, seorang camat bisa memiliki kekuasaan yang luar bisa. Seperti raja kecil. Jika berkunjung ke desa, disambut dengan luar biasa, bak seperti raja. Mantri Polisi juga demikian, dengan senjata pistol kecil dapat dipakai untuk menakuti warga.

“Tapi, sekarang, jaman sudah berubah, paradigma juga berubah. PNS sebagai birokrat, justru harus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Jika ada aspirasi, sampaikan melalui wadah Korpri, jangan main asal regudugan ke pimpinan,” katanya.

Imam meminta, pelayanan publik yang dilakukan oleh SKPD harus terbuka dan transparan. Keluhan masyarakat harus ditindaklanjuti untuk menjadi perbaikan dalam pelayanan. “Untuk mewujudkan pelayanan yang baik, tentunya perlu ada komitmen aparatur yang melaksanakannya. Disini perlu didukung budaya kerja yang baik dan adanya SOP pelayanan,” kata Imam.

Sementara itu, Kasubag Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Purbalingga Drs Mugiyarto, M.Si mengakui, dalam hal pelayanan publik, masih terdengar banyak keluhan dari masyarakat. Disisi lain, juga masih melekatnya citra buruk dalam organisasi pelayanan dikarenakan kinerja aparatur yang tidak disiplin, belum cakap, tidak terampil, tidak transparan, dan tidak profesional.

“Sikap tidak terpuji ini tentunya akan bisa dihilangkan dengan menerapkan budaya kerja yang memiliki etos kerja, disiplin, tanggungjawab, dan konsisten,” kata Mugiyarto.

Mugiyarto menegaskan, internalisasi keyakinan beragama dapat pula dimasukan dalam budaya kerja. Dengan keyakinan beragama masing-masing yang kuat, tentunya diharapkan akan mengurangi penyimpangan khususnya dalam hal keuangan. “PNS juga akan ikhlas dalam bekerja,” katanya (BNC/tgr)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.