Staf Ahli Bupati, Bukan Jabatan Buangan

WISATA PURBALINGGA
Ditulis 23 Mei 2011 - 19:52 oleh Banyumas1

PURBALINGGA – Keberadaan jabatan staf ahli bupati, selama ini dikonotasikan sebagai jabatan “buangan” yang lebih banyak dihuni oleh orang-orang “bermasalah”. Konotasi negative itu menjadikan pejabat staf ahli bupati terbebani dan tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dengan maksimal. Padahal sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri No. 57 /2007 tentang Petunjuk Tehnis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Fungsi staf ahli bupati sangat penting. Diantaranya memberikan telaah permasalahan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas masing-masing.
”Kedepan, staf ahli bupati diharapkan dapat lebih berperan sebagai policy analist (analis kebijakan) di daerah masing-masing. Dari fungsinya, staf ahli bupati adalah jabatan yang bergengsi. Bukan jabatan buangan. Karenanya kami bersepakat membentuk wadah bagi para staf ahli bupati di wilayah Barlingmascakeb,” ujar staf ahli bupati Purbalingga bidang kemasyarakatan dan SDM, Drs Pratikno Widiarso M.Si.
Kesepakatan dibentuknya Forum Staf Ahli Bupati se-wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen) dilakukan saat para pejabat staf ahli bupati melakukan pertemuan di Purbalingga, Senin (23/5). Pertemuan yang dikemas dalam acara Sarasehan Staf Ahli Bupati diikuti pejabat staf ahli bupati dari kabupaten Purbalingga, banyumas, Cilacap dan Banjarnegara. Lima staf ahli bupati Kebumen tidak terlihat hadir dalam pertemuan yang dipimpin staf ahli bupati Purbalingga bidang pemerintahan Ir Bambang D Sumarsono MPA.
Forum komunikasi ini, lanjut Pratikno, akan melakukan pertemuan rutin paling sedikit 2 kali dalam setahun. Operasional forum bersumber dari dana APBD Kabupaten dan bantuan Operasional dari APBD Provinsi dan Pusat serta sumber dana lainnya yang sah. Hal lain yang disepakati adalah menyangkut pengurus dan sekretariat forum yang dilakukan bergilir. Pengurus periode pertama dari kabupaten Purbalingga dengan masa kepengurusan 2 tahun terhitung mulai 23 Mei 2011.
“Peserta juga memberikan mandat kepada pengurus dan perwakilan forum untuk mengupayakan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah dan Mendagri. Kami upayakan secepatnya agar pada tahun anggaran 2012, kebutuhan kami sudah dapat masuk APBD,” jelasnya.
Pada kepengurusan periode pertama, Pratikno Widiarso ditunjuk menjadi Ketua forum. Wakil Ketua Ir Gunarto (staf ahli bupati bidang ekonomi dan keuangan), Sekretaris Ir Bambang D Sumarsono MPA (staf ahli bupati bidang pemerintahan) dan bendahara Ir Indiastuti MS (staf ahli bupati bidang pembangunan).
Kepengurusan itu di lengkapi penghubung (contak person) masing-masing kabupaten. Untuk kabupaten Purbalingga Basuki Rachmat SH (staf ahli bupati bidang hukum dan politik), Banjarnegara Heri Suryono SE M.Si (staf ahli bupati bidang pembangunan ekonomi dan keuangan), Banyumas Dra Endang Pudjiarini M.Hum (staf ahli bupati bidang pemerintahan), Cilacap Dangir Mulyadi S.Sos M.Si (staf ahli bupati bidang hukum dan politik). Sedangkan penghubung dari kabupaten Kebumen adalah Prahen Taryono SE, staf ahli bupati bidang ekonomi dan keuangan. (BNC/har)

Tentang Penulis

Leave A Response