Bupati : Jangan Ada Calo Tanah Pembebasan Lahan Pabrik Gula

PURBALINGGA- Bupati Purbalingga Drs H Heru Sudjatmoko, M.Si menegaskan pihaknya tidak akan campur tangan soal pembebasan tanah untuk lahan pabrik gula PT Putra Giri Manis (PGM) di Desa Kedungbenda, Kecamatan Kemangkon. Pembebasan tanah jangan sampai merugikan warga masyarakat. “Saya tidak akan campur tangan soal pembebasan tanah. Saya tidak akan mencari untung. Bupati tidak akan menjadi calo tanah. Saya juga ingatkan agar kades dan panitia pembebasan tanah untuk tidak mencari bathi (untung).” kata Bupati Heru Sudjatmoko.

Penegasan Bupati Heru disampaikan saat memberikan sosialisasi rencana pendirian pabrik gula kristal di Balai Desa Kedungbenda, Kecamatan Kemangkon, Kamis (21/04) sore. Ikut hadir dalam sosialisasi Ketua DPRD H Tasdi, SH, MM, Direktur Operasional PT PGM Rudi Sudirman, dan para kepala dinas/instansi.

Menurut Bupati Heru, pendirian pabrik gula di Purbalingga merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat untuk mencukupi kebutuhan gula kristal dalam negeri. Di Jawa Tengah ada dua kabupaten yang dinilai potensi untuk pendirian pabrik gula, yakni Blora dan Purbalingga. Di Blora realisasi pendirian pabrik sudah dilakukan mulai 18 April 2011 lalu.

“Pendirian pabrik gula di Purbalingga merupakan peluang yang sangat berharga untuk peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dan menggerekan perekonomian. Peluang kesempatan ini tidak mungkin terulang untuk 10 atau 20 tahun mendatang, jadi perlu mendapat dukungan dari seluruh warga masyarakat khususnya warga desa Kedungbenda,” pinta Bupati Heru.

Kemanfaatan pendirian pabrik, lanjut Heru, nantinya tidak hanya untuk warga Purbalingga saja. Tetapi juga warga masyarakat sekitar. Petani tebu di Purbalingga dan di kabupetan tetangga, secara ekonomis tidak harus menjual tebu ke pabrik gula di Pemalang yang tentunya lebih memakan biaya transpot. “Jika pabrik gula berdiri di Kedungbenda, maka petani tebu akan tidak kesulitan menjual hasil panennya. Dampak lain, tentunya ada penyerapan tenaga kerja sektar 450 orang yang sebagian bisa diambilkan dari wilayah Kedungbenda, dan sekitarnya. Lapangan pekerjaan itu, jika tidak untyuk para orang tua, ya untuk anak cucu kita,” kata Bupati Heru.

Dampak positif dari pendirian pabrik gula, adalah dukungan Gubernur Jateng Bibit Waluyo untuk membangun jembatan penghubung yang melintas di Sungai Klawing antara Desa Kedungbenda dengan Desa petir, Kecamatan Sokaraja, Banyumas. “Untuk membangun jembatan tersebut dibutuhkan biaya sekitar Rp 30 milyar. Pemprov Jateng siap mendukung anggaran sekitar Rp 20 Milyar, sementara sisanya ditanggung APBD Purbalingga dan Banyumas,” kata Bupati Heru.

Jika pembangunan jembatan penghubung direalisasikan, tentunya akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Wilayah Kedungbenda yang selama ini merupakan jalur buntu akan dibuka menjadi jalur transportasi baru antara Purwokerto – Semarang. “Rencana ini tentunya berkaitan dengan pendirian pabrik. Jika pendirian pabrik sampai gagal, kemungkinan Pemprov Jateng juga akan mempertimbangkan kembali pembangunan jembatan tersebut.

Ketua DPRD Purbalingga H tasdi, SH, MM menyatakan, pihak DPRD sangat mendukung rencana pendirian pabrik gula Kedungbenda. Pendirian pabrik tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat kedungbenda dan sekitarnya yang menjadi bagian dari Purbalingga. “DPRD akan ikut memperjuangkan ke DPRD Provinsi untuk mendukung pembangunan sarana lainnya termasuk pembangunan jembatan yang menghubungkan Kedungbenda dengan Desa Petir, Sokaraja Banyumas,” kata Tasdi.

Direktur Operasional PT PGM Rudi Sudirman mengatakan, untuk pendirian pabrik dibutuhkan lahan minimal 25 hektar. Namun PT PGM memilih luasan optimal sekitar 34 hektar untuk pertimbangan kenyamanan dan pengembangan pabrik di kemudian hari. Pihaknya bersama panitia Tim 16 yang membebaskan lahan di sekitar Dukuh Canduk Mangu, dan Congot sudah memetakan luasan lahan 34 hektar milik 159 warga. Lahan yang digunakan merupakan tanah kering.

“Dari 159 warga pemilik lahan, sebanyak 115 orang atau sekitar 72,3 persen telah sepakat untuk melepas lahannya dengan luasan 26 hektar. Sisanya, 45 orang pemilik lahan 8 hektar belum sepakat dan mudah-mudahan dalam satu pekan kedepan sudah ada kesepakatan,” harap Rudi Soedirman.

Rudi menambahkan, pihak PT PGM berprinsip tidak akan merupakan warga dalam hal pembebasan lahan. PT PGM akan membeli lahan warga secara wajar dan saling tidak memberatkan atau merugikan. “Kami berprinsip, dalam hal pembebasan lahan, bukan ganti rugi, tetapi ganti untung,” kata Rudi Sudirman (BNC/tgr)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.