Pembangunan Fisik Selalu Lampaui Pagu

Ditulis 29 Mar 2011 - 19:06 oleh Banyumas1

PURBALINGGA – Usulan masyarakat yang dibawa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai di tingkat desa hingga kabupaten, lebih banyak mengacu pada pembangunan fisik. Secara umum, masyarakat masih melihat pembangunan identik dengan fisik, meskipun pembangunan non fisik tidak kalah penting.

“Tentu saja kami sangat memahami keinginan masyarakat terkait peningkatan dan perbaikan prasarana wilayah khususnya jalan dan jembatan. Tapi dalam hal ini dibutuhkan kesamaan pemahaman,” jelan Bupati Drs H Heru Sudjatmoko MSi pada sambutan Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 di Pendopo Dipokusumo, Selasa (29/3).

Sebagai ilustrasi, pada musrenbang tahun 2008, pagu anggaran infrastruktur 102,3 miliar, namun usulan masyarakat mencapai Rp 1,3 triliun. Musrenbang tahun 2009 pagu untuk infrastruktur Rp 76,6 miliar dan usulan masyarakat mencapai Rp 732,44 miliar. Tahun 2010, usulan masyarakat sebesar Rp 668,91 miliar padahal pagu anggaran hanya Rp 48,75 miliar. Pada tahun 2011, pagu infrastruktur mencapai Rp 34,20 miliar sementara usulan masyarakat mencapai lebih dari Rp 528,90 miliar.

“Semakin tahun baik pagu maupun usulan masyarakat semakin menurun. Mungkin masyarakat semakin realistis dengan kondisi anggaran yang memang tidak seluruhnya untuk infrastruktur saja,” imbuhnya.

Bupati mengatakan, seluruh wilayah menginginkan adanya peningkatan kondisi infrastruktur sehingga pengalokasian anggaran untuk peningkatan/ pemeliharaan infrastruktur tentu harus memperhatikan aspek urgensi dan aspek pemerataan wilayah. Peningkatan alokasi anggaran pada suatu wilayah tertentu, kata dia, dengan sendirinya akan mengurangi alokasi pada wilayah lainnya.

“Ini tidak berarti bahwa pengalokasian anggaran untuk infrastruktur dibagi rata untuk seluruh kecamatan. Ada kalanya alokasi untuk suatu wilayah lebih besar dari wilayah lainnya. Mungkin karena kondisi wilayah itu lebih berat atau memang ada potensi strategis,” paparnya.

Hal lain yang menjadi sorotan Bupati, masih banyak kebutuhan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur yang mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah desa masih diusulkan ke kabupaten. Padahal, kata dia, adanya transfer anggaran ke desa dalam bentuk ADD sebetulnya dimaksudkan sebagai stimulan agar pemerintah desa semakin mandiri, mampu mengelola administrasi keuangan dan menangani wewenang serta tanggung jawab pemerintah desa.

“Saya mohon kepada para pejabat di wilayah untuk memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa pembangunan yang penting bukan hanya pembangunan fisik. Pembangunan non fisik lainnya juga penting,” tegasnya.

Pembangunan non fisik yang juga memerlukan perhatian sungguh-sungguh antara lain seperti pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, KB, kesejahteraan sosial, UMKM, Koperasi pertanian dalam arti luas, lingkungan hidup, perhubungan, pelayanan adminsitrasi kependudukan, administrasi pemerintahan umum sampai dengan urusan ketertiban dan sebagainya. Bupati melihat, untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan, pembangunan fisik dan non fisik harus berjalan seimbang dan proporsional (BNC/cie)

Tentang Penulis

Leave A Response