Djasri: SKPD Sering tidak Paham Aset Daerah

Ditulis 26 Mar 2011 - 17:46 oleh Banyumas1

BANJARNEGARA – Bupati Banjarnegara Drs. Ir. Djasri, MM, MT di hadapan peserta Sosialisasi Invetarisasi Asset Daerah Tahun 2011 di Pendopo Dipayudha Adigraha, Sabtu (26/03), berharap kepada Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk professional dalam menangani pengelolaan asset daerah. Oleh karena profesionalitas dalam pengeloaan asset daerah tersebut akan membawa implikasi pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Selain itu, pengelolaan asset daerah yang baik berdampak juga pada perubahan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah dari Wajar Dengan Pengecualian menjadi Wajar Tanpa Pengecualian” katanya.

Selama ini, lanjutnya, sering dijumpai bila ditanya masalah asset daerah, SKPD malah tidak paham. Misalnya masalah asset tanah, bila ditanyakan jawabannya bisa berbeda-beda antar instansi terkait bahkan kadang tidak jelas. Selain itu, perubahan asset juga dimungkinkan, misalnya karena perubahan aliran sungai. Ini artinya ada yang nambah dan ada yang kurang. Sehingga bila tidak cermat pendataannya dapat berakibat sulitnya mengetahui berapa sesungguhnya asset daerah yang dimiliki. “Untuk itulah sosialisasi inventarisasi asset daerah ini penting untuk menghasilkan informasi penataan asset daerah di SKPD secara akurat” katanya.

Profesionalisme dalam pengelolaan inventarisasi asset daerah sengaja ditekankan, karena selama ini Djasri masih melihat inventarisasi asset daerah tersebut masih dikesampingkan. Hal ini dapat dibuktikan dari laporan semesteran dan tahunan dari SKPD banyak yang belum dilaksanakan. Padahal, secara prinsip pengelolaan barang milik daerah sama dengan pengelolaan keuangan daerah, karena pengguna barang sama dengan pengguna anggaran yaitu Kepala SKPD. “Perlu diketahui bersama bahwa laporan pengelolaan barang SKPD merupakan factor penting yang akan bermuara pada Neraca sehingga sangat mempengaruhi Laporan Keuangan Daerah” katanya.

Ia mengindikasi, ada sejumlah hal yang menyebabkan masalah ini muncul. Diantaranya adalah pengelolaan asset daerah sering diabaikan atau bahkan dianggap tidak penting; kurangnya pemahaman terhadap peraturan pengelolaan asset, ditambah lagi juga kurangnya kemauan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait; kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara pengguna barang, petugas akutansi dan bendahara pengeluaran SKPD, dan kurangnya ketegasan Kepala SKPD terhadap pengurus barang. “Karena itu saya perintahkan kepada seluruh Kepala SKPD maupun UPT untuk lebih tegas lagi terhadap pengurus barang, petugas akutansi dan bendahra pengeluaran barang agar masing-masing mau berkoordinasi dengan baik” katanya.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Sri Mastuti, dalam sambutan pengantar kegiatan menyatakan bahwa maksud diadakan Sosialisasi Inentarisi Asset ini adalah untuk memberikan gambaran tentang langkah-langkah pengelolaan barang milik daerah secara tertib, baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan menyediakan database yang sama dengan kondisi fisik barang, asset daerah yang dikelola SKPD didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai, dan tersedianya system dan prosedur pengelolaan asset daerah. “Misalnya untuk asset tanah daerah dapat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah” katanya.

Kegiatan ini diikuti oleh 24 orang Kepala Dinas/Instansi/Badan/Kantor/Lemtekda, 9 orang Kepala Bagian, 22 orang Kepala UPT Dindikpora, 37 Kepala UPT Dinkes, 12 orang Kepala SMA/SMK Negeri, 72 Kepala SMP Negeri, dan 176 orang Pengurus Barang. Sedangkan pengisi materi adalah Tim Assistensi dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah.

Kegiatan Sosialisasi berlangsung selama satu hari, akan tetapi, sambung Sri, kegiatan ini akan dilanjutkan dalam tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan inventarisasi asset daerah. Direncanakan keseluruhan kegiatan pelaksanaannya akan memakan waktu hingga dua bulan. Sejumlah kegiatan yang ditempuh yaitu inventarisasi asset dilakukan selama 1 minggu di DPPKAD, inventarisasi Administrasi asset dan pencatatan serta input data hasil inventarisasi di SKPD diperkirakan masing-masing kegiatan akan makan waktu sampai satu bulan, inventarisasi fisik SKPD diperkirakan 2 bulan, serta penyusunan system dan prosedur pengelolaan akan makan waktu sampai 1 bulan.

“Untuk mempercepat pencapaian hasil pengelolaan, kami harapkan komitmen serta peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan pelaksana” imbuhnya.

Sementara itu menurut Koordinator Tim Pendamping Sosialisasi dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah, Kalimi Nur Hamzah, dalam pengelolaan asset daerah ini agar berhasil baik pengurusnya harus amanah. Karena amanah ini penting untuk menghasilkan pekerjaan yang akuntable. “Ukurannya mudah, bila dapat diterima secara baik oleh BPKP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian maka itu sudah merupakan amanah” katanya.

Untuk menghasilkan administrasi pengelolaan yang baik, lanjutnya, diperlukan adanya control internal yang kuat. Hal ini dimaksudkan agar akuntabilitas laporan pengelolaan dapat dipercaya. Kontrol internal ini penting agar mekanisme pengelolaanya berjalan professional. Ia mencontohkan, di suatu SKPD Pemegang Barang dan Pengguna Barang dipegang oleh satu orang. Ini tentu tidak dibenarkan karena akan sulit mengontrolnya. “Hal ini akan berakibat pada rendahnya akuntabilitas Laporan Pengelolaan Barang” katanya (BNC/ebr).

Tentang Penulis

1 Komentar so far. Feel free to join this conversation.

  1. Wasidin 13/04/2011 pukul 15:29 -

    Saya mohon pemerintah banjarnegara perhatikan terutama di desa wiramastra
    Terimakasih

Leave A Response