Bupati Djasri: Siswa Miskin Harus Peroleh Prioritas

Ditulis 13 Mar 2011 - 14:47 oleh Banyumas1

BANJARNEGARA –Bupati Drs. Ir. Djasri, MM, MT di hadapan para Kepala-Kepala Sekolah dan jajaran Dindikpora serta peserta Olah Raga Sepeda di halaman Kantor Dindikpora, Jumat (11/03), menyatakan untuk mempercepat program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia, Bupati meminta kepada Kepala Sekolah-Kepala Sekolah mengalokasikan anggaran khusus untuk siswa miskin. Caranya diserahkan kepada masing-masing sekolah. “Yang penting Sekolah mempunyai komitmen untuk memberi porsi kepada siswa miskin agar dapat tempat di sekolah” katanya.

Djasri mencontohkan pengalamanya saat menjadi Kepala Sekolah suatu sekolah swasta. Ia membuat kebijakan dengan menetapkan dalam satu kelas 20% diperuntukan bagi siswa miskin.  Selebihnya yang 80% diperuntukan bagi siswa dari kalangan menengah ke atas.  “Jadi ada subsidi silang” katanya.

Pernyataannya tersebut di atas Ia rujuk pada pada masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar untuk SMA sederajat yang berkisar pada angka 51%. Jauh dari APK SD/MI dan yang sederajat yang mencapai angka 103 % dan APK SMP/MTs dan yang sederajat yang berkisar pada angka 95,81%. “Tanpa kebijakan yang memihak siswa miskin, kesempatan siswa miskin untuk menikmati pendidikan makin sulit” katanya.

Ia pun mengakui bahwa masalah rendahnya partisipasi siswa sekolah ini tidak mutlak karena ketiadaan biaya untuk sekolah. Ada faktor lain yaitu anggapan masyarakat tentang pentingnya sekolah. Masih banyak anggapan di masyarakat yang menyatakan buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya akan menganggur. Lebih baik biaya sekolah diperuntukan untuk modal beternak atau usaha lain. “Ini anggapan salah dan sifatnya jangka pendek. Sekolah itu merupakan investasi jangka panjang untuk kebaikan diri dan masyarakat sendiri” katanya.

Ditambahkan oleh Djasri, meski Banjarnegara telah lepas dari status Kabupaten Tertinggal, tidak berarti Banjarnegara telah terbebaskan dari masalah kemiskinan. Sekarang ini, dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.073.242 jiwa dan 352 ribu KK, meski terjadi penurunan namun angka kemiskinan masih belum bergeser jauh dari data tahun 2010 sebesar 65 rb KK miskin. “Kemiskinan masih menjadi masalah serius yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan di Banjarnegara” katanya.

Sementara itu, menurut Kepala Dindikpora Winarso Wiwit Sulistyo, S. Sos, MM pada tahun 2011 ini, Dindikpora mengalokasikan total anggaran yang berasal dari APBN dan Propinsi sebesar Rp 61.803.722.000;- untuk menunjang program percepatan pengentasan kemiskinan di Banjarnegara. Anggaran tersebut terdiri dari Dana BOS untuk SD Negeri dan Swasta sebesar Rp 38.086.562.000;-. BOS untuk SMP Negeri dan Swasta sebesar Rp 21.563.860.000;-

Bea siswa untuk siswa miskin SMP sebesar Rp 1.545.000.000;- dan untuk siswa miskin semua jenjang sekolah sebesar Rp 315.000.000; Jumlah ini, kata Wiwit, masih ditambah dengan anggaran untuk bantuan bagi siswa-siswa SMP terbuka sebesar Rp 300.000.000;- “Khusus untuk bea siswa miskin, kami mengakui anggaran yang ada belum mampu untuk menyentuh jumlah semua siswa miskin” katanya.

Di lain pihak, berkait dengan kondisi SMP Terbuka, Wiwit mengisyaratkan ada usulan untuk menutup kegiatan ini karena penyelenggaraan SMP Terbuka dinilai tidak efektif. Banyak dari siswa-siswanya lebih memilih bekerja daripada kegiatan belajar mengajar. Baik yang memilih bekerja di Banjarnegara ataupun merantau ke luar. Sehingga pada saat diselenggarakan ujian banyak yang tidak lulus. “Besarnya siswa yang tidak lulus ini membebani perhitungan angka kelulusan setingkat SMP di Banjarnegara” katanya. (BNC/eko)

Tentang Penulis

Leave A Response