Bupati Djasri:PNS Harus Netral dalam Pilkada

BANJARNEGARA – Bupati Drs. Ir. Djasri, MM, MT ajak Pejabat dan PNS untuk bersikap netral dalam Pilkada. Tidak usah ikut-ikutan dukung mendukung apalagi ikut memfasilitasi calon tertentu dalam menggalang massa atau berkampanye. Meski Ia pun mengakui dalam situasi politik seperti ini tarik menarik kepentingan menjelang Pilkada terhadap para pejabat untuk mendukung atau memberi kemudahan kepada Calon tertentu kerap dilakukan oleh Si Calon ataupun Tim suksesnya. “Ditambah lagi bila calon-calonya sudah kenal, sehingga situasi ini kadang membuat kikuk pejabat” katanya di depan peserta apel Disiplin PNS di halaman Kantor Camat Purwareja Klampok, Rabu (02/03).

Kalau di wilayahnya kedatangan calon untuk berkampanye, lanjutnya, tanggapi saja secara wajar. Bila diminta untuk menghadiri acara salah satu calon dan hal tersebut memungkinkan selaku kapasitasnya sebagai kepala wilayah serta tidak masuk kategori larangan yang digariskan Undang-Undang, silahkan, tapi hati-hati. Sedangkan, bila diminta memberi sambutan, beri saja sambutan yang muatannya standar. “Kalau ndak ngerti politik, jangan ngomong yang macam-macam karena bisa-bisa jadi runyam” katanya.

Kepada para PNS yang hadir pada apel pagi tersebut, Djasri minta untuk netral. Kalau sudah punya pilihan, ya silahkan, tapi dipendam dulu dalam hati jangan digembar-gemborkan. Ia khawatir hal tersebut terjadi justru malah memicu ketegangan dan dianggap mengkampanyekan calon yang menjadi pilihanya. Karena Ia yakin diantara sekian peserta apel yang hadir dan juga di tengah masyarakat, tentu ada pilihan yang beda-beda. “Mari kita jaga situasi yang sudah kondusif ini hingga Pilkada dapat terlaksana dengan baik” katanya.

Kalau mau aman, lanjutnya, pilih sikap netral saja. Tak usah terlibat dalam dukung mendukung, apalagi memfasilitasi salah seoran calon dalam kampanyenya. Ia mengingatkan PP Nomor 53 Tahun 2010 mengatur sangksi cukup berat bagi PNS yang terlibat dalam politik. Dan jangan dikira tak ada orang yang akan melaporkannya bila Ia ikut-ikutan dalam dukung mendukung calon.

Sebab, politik itu penuh strategi. Kubu lawan selalu berusaha mencari informasi vital kubu lawannya. Jangan dikira dalam satu tim sukses tidak ada tim sukses kubu lawannya. Djasri mengingatkan sekarang ini teknologi informasi handphone sudah sedemikian canggih, selain dapat untuk berkomunikasi juga dapat untuk merekam audio visual. Hasilnya dapat dijadikan bukti untuk laporan. “Karena teknologi, Informasi sangat cepat mengalir. Pengalaman saya dijelekan oleh seseorang dalam pengajian, saat itu juga ada orang yang menginformasikan kepada saya kejadian tersebut. Jadi berhati-hatilah” katanya.

Pesan saya untuk para Pejabat, PNS dan warga masyarakat Banjarnegara lainnya, kata Djasri, ketika telah terpilih Bupati-Wakil Bupati, siapapun dia, apakah jago kita atau bukan, mari kita dukung bersama sepenuhnya. Jangan direcoki. Akan lebih baik jika kita Bantu calon terpilih dengan data-data dan informasi akurat tentang kondisi daerah saat ini. Karena dari data dan informasi yang akurat tersebut Bupati-Wakil Bupati terpilih dapat segera memulai pemerintahannya dengan tolok ukur yang jelas. “Tujuannya tentu agar pemerintahan yang baru segera berjalan dengan efektif” imbuhnya.

Pada kegiatan yang sama, diserahkan juga piagam penghargaan kepada tiga orang pegawai yang dinilai telah berjasa kepada Negara. Seorang berasal dari BKBPP, dan dua orang dari UPTD Dinas Kesehatan.

Sementara itu, Drs. Adi Sucipto, Camat Purwareja Klampok, mengakui bila situasi Pilkada memang seringkali membuat sejumlah pejabat di daerah kikuk. Akan tetapi, situasi tersebut secara pribadi sudah Ia antisipasi jauh hari sebelumnya sehingga tidak perlu lagi merasa kikuk. “Saya berpegang pada aturan perundangan, sepanjang tidak melanggar akan saya jalani. Selain itu, saya selalu minta ijin pimpinan bila diundang hadir dalam acara salah satu calon” katanya.

Larangan dan Hukuman

Kabid Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs. Budi Santoso menyatakan sangat riskan bila seorang PNS ketahuan memihak salah satu calon. Di dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 ada seperangkat aturan yang melarang PNS terlibat langsung dalam Pemilukada, termasuk sanksi pelanggarannya. Aturan yang melarang keterlibatan PNS tersebut terdapat dalam Pasal 4 angka 14 dan angka 15 PP Nomor 53 Tahun 2010 tersebut.

Pasal 4 angka 14 menyatakan PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan,

Pasal 4 angka 15 menjelaskan larangan bagi PNS untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dalam sejumlah cara yaitu : a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; d. dan/atau dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

”Pelanggaran atas Larangan ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) maka seorang PNS dapat dikenakan (3)            Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun” katanya.

Hukuman berat sesuai Pasal 7 ayat (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

”Hukuman dijatuhkan bila terbukti memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c” katanya. (BNC/eko)

Leave a Reply

Your email address will not be published.