80 Aparatur Pemkab Banjarnegara Ikuti diklat Teknis Advokasi Hukum

Ditulis 01 Mar 2011 - 20:05 oleh Banyumas1

BANJARNEGARA – Meski hari terakhir masuk kerja menjelang pensiun pada tanggal 01 Maret 2011, Senin (28/02) Sekretaris Daerah, Syamsudin, S.Pd., M.Pd., masih terlibat dalam sejumlah agenda yang harus dipenuhinya selaku jabatan yang disandangnya. Usai melakukan acara perpisahan yang diselenggarakan bersamaan dengan apel pagi di halaman kantor Setda, menemui tamu di ruang kerja dan pada siang harinya membuka acara Diklat Teknis Advokasi Hukum di Surya Yudha Sport Center, Rejasa.

Dalam kesempatan Pembukaan Diklat tersebut, Syamsudin secara berkelakar menyatakan sambutannya kali ini merupakan “Pesan Terakhir” sehingga sudah semestinya pesan tersebut harus diikuti oleh jajaran aparatur Pemkab. Menurutnya, di masa-masa sekarang kini sudah saatnya kita melakukan melakukan reformasi di tubuh birokrasi pemerintah. Reformasi yang dimaksud, katanya, adalah mengubah paradigma Pangreh Projo menjadi Pamong Projo. “Aparat harus siap melayani dan mengayomi masyarakat dengan cara merubah budaya kerja konvensional menjadi lebih profesional serta menata organisasi yang visioner, sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja” katanya.

Di dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pemerintah menyadari hal tesebut dengan terus berupaya untuk bisa melaksanakan praktek tata pemerintahan yang bersih dan baik atau Good and Clean Governance. “Salah satu paramaternya adalah hukum harus bisa menjadi panglima dan tata kelola pemerintahan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel” katanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk membekali aparatur dengan pengetahuan dan kemampuan teknis yang berkaitan dengan aspek hukum yang diwadahi dalam kegiatan Diklat Teknis Advokasi Hukum yang diselenggarakan di Surya Yudha Sport Center dari tanggal 28 februari sampai dengan 3 Maret 2011. “Diklat teknis Advokasi Hukum bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam kaitannya dengan masalah hukum” katanya.

Menurut Project Implementing Unit (PIU) Sustainabel Capacity Building for Decentralization (SCBD), Drs. Titho dari Bappeda, Program peningkatan kapasitas yang berkelanjutan untuk mendukung otonomi daerah di Kabupaten Banjarnegara telah menyusun 44 jenis diklat untuk para pejabat eselon maupun staf. Sampai dengan saat ini, lanjutnya, telah dilaksanakan 30 macam diklat dengan materi yang beraneka ragam. “Dengan demikian masih tersisa 14 Diklat yang belum terlaksana” urainya.

Sementara itu, untuk pengisi materi kegiatan Diklat Teknis Advokasi Hukum ini adalah dosen dan praktisi hukum dari Universitas Sultan Agung, STIKUBANG Semarang, Polres Banjarnegara, serta Kejaksaan Banjarnegara. “Diklat ini merupakan salah satu respon positif Pemkab untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance” katanya.

Melalui kegiatan ini, kata Titho, peserta diharapkan mampu dan menjelaskan pengertian Hukum Acara Perdata, Isi/tugas Hukum Acara Perdata, dan Obyek Hukum Perdata; Peserta mampu memahami dan menjelaskan sejarah terbentuknya HIR, sumber Hukum Acara Perdata dan asas-asas Hukum Acara Perdata; Peserta mampu memahami dan menjelaskan sejarah Peradilan Tata Usaha Negara; peserta mampu menjelaskan perbedaan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Perdata; dan peserta mampu memahami dan menjelaskan asas-asas Peradilan Tata Usaha Negara.

“Melalui proses pembelajaran ini para peserta pelatihan diharapkan akan memiliki pengetahuan dan pada akhirnya mampu menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara” katanya. (BNC/eko)

Tentang Penulis

Leave A Response