Bupati Djasri: Jadi Pejabat Jangan Melempem

Ditulis 24 Feb 2011 - 11:05 oleh Banyumas1

BANJARNEGARA – PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai mengatur sanksi dalam rangka menegakan disiplin pegawai. Pelaksana pemberi sanksi adalah atasan langsung pegawai dimaksud dan secara hirarki naik ke atas sesuai jenjang kepangkatan dalam kepegawaian. Oleh karena penegakan kedisiplinan membutuhkan ketegasan, maka setiap pejabat dituntut untuk dapat mengambil sikap tegas dalam menegakkan sanksi bila dijumpai adanya pelanggaran. “Jadi pejabat jangan melempem” tegas Bupati Drs. Ir. Djasri, MM, MT.

Pernyataan tersebut disampaikannya di depan peserta apel disiplin pegawai di halaman SMP Negeri 1 Pejawaran, kemarin. Pejabat yang melempem, lanjutnya, biasanya karena Ia takut atau pekewuh terhadap anak buahnya. Hal tersebut bisa disebabkan karena banyak hal. Diantaranya pejabat dimaksud pernah melakukan kesalahan, melakukan perbuatan tidak berkenan dan diketahui oleh anak buahnya, mempunyai rahasia yang kuncinya dipegang anak buahnya, atau merasa berhutang budi terhadap anak buah, dan seterusnya. “Kalau pejabat ingin dihargai, upayakan diri untuk bersih dan jangan sekali-kali berani korupsi” tegasnya.

Kalau kita bersih, maka kita tidak takut untuk terapkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Upaya seperti ini penting, katanya, untuk menegakan kewibawaan PNS. Sebab kalau bukan kita yang memulai, siapa yang akan melakukannya. “Pemerintahan akan lebih efektif manakala birokrasi bersih” katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs. Fakhrudin Slamet Susiadi, MM mengingatkan bila ada kesalahan yang dilakukan oleh anak buah tetapi atasan langsung tidak menerapkan sanksi disiplin maka berdasar PP Nomor 53 Tahun 2010, pejabat yang bersangkutan pun akan dikenakan sanksi yang sama dengan anak buah yang melanggar sesuai tingkat hukumannya oleh pejabat di atasnya.

Penjatuhan hukuman dan disiplin selama tahun 2009, lanjutnya, diberikan kepada 12 orang. Pada tahun 2010 jumlahnya meningkat sampai 287% karena ada 31 orang PNS yang dijatuhi hukuman dan disiplin, baik ringan maupun berat. ”Analisa kami, banyaknya pegawai yang melakukan pelanggaran disebabkan oleh sejumlah faktor diantaranya yaitu masalah ekonomi, gaya hidup, tekanan keluarga, dan karena memang si pelaku punya niat dan kebetulan kesempatannya ada” imbuhnya.

Netralitas PNS

Menyinggung semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada, Djasri mengingatkan kepada para PNS untuk bersikap netral. Tidak usah ikut-ikutan apalagi memfasilitasi salah satu calon dalam kampanyenya. Karena siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut akan terkena sanksi sesuai aturan main dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 maupuan Undang-Undang tentang Pemilu. “Punya pilihan itu hak, akan tetapi untuk saat ini akan lebih baik bila disimpan di dalam hati dulu dan dilaksanakan nanti saat hari pemilihan pada tanggal 24 Juli” katanya.

Pesan saya untuk PNS dan warga masyarakat Banjarnegara lainnya, kata Djasri, ketika telah terpilih Bupati-Wakil Bupati, siapapun dia, apakah jago kita atau bukan, mari kita dukung bersama sepenuhnya. Jangan direcoki. Akan lebih baik jika kita Bantu calon terpilih dengan data-data dan informasi akurat tentang kondisi daerah saat ini. Karena dari data dan informasi yang akurat tersebut Bupati-Wakil Bupati terpilih dapat segera memulai pemerintahannya dengan tolok ukur yang jelas. “Tujuannya tentu agar pemerintahan yang baru segera berjalan dengan efektif” imbuhnya. (BNC/eko)

Tentang Penulis

Leave A Response