Satu Miliar untuk Menjamin Maskin Non Jamkesmas

Ditulis 09 Feb 2011 - 12:34 oleh Banyumas1

PURBALINGGA – Masih adanya masyarakat miskin (maskin) yang tidak terdaftar Jamkesmas, tahun 2011 ini Pemkab Purbalingga mengalokasikan anggaran senilai Rp. 1 miliar untuk meringankan beban mereka di kala sakit. Selain itu, para penduduk miskin non kuota ini juga menjadi sasaran dari implementasi Jamkesda Provinsi Jateng.

Latar belakang penganggaran untuk maskin non kuota ini menurut Bupati Purbalingga Drs Heru Sudjatmoko MSi, bermula dengan membengkaknya tagihan di RSUD dr. Goeteng Tarunadibrata dan rumah sakit lain yang dituju maskin Purbalingga. Hal ini disebabkan banyaknya maskin non kuota tidak sanggup melunasi biaya perawatan rumah sakit yang harus ditanggungnya.

“Akhirnya tagihan itu dilimpahkan ke Pemkab. Untuk mengantisipasi kejadian ini terulang, kami sudah siapkan dana 1 miliar untuk menutup hutang maskin pada rumah-rumah sakit ini,” jelas Bupati, Selasa (8/2).

Menurut Bupati, sampai saat ini jumlah penduduk yang terdata Jamkesmas sebanyak 420.972 jiwa dan masih ada sebanyak 123.248 jiwa maskin yang belum terdata. Sejak tahun 2010, maskin non kuota ini menjadi sasaran implementasi Jamkesda Provinsi Jateng yang mana Kabupaten Purbalingga terpilih sebagai salah satu dari lima kabupaten/ kota proyek percontohan.

“Pelayanan Jamkesda ini terinspirasi dari sukses pelaksanaan JPKM di Purbalingga. Karenanya, Purbalingga ditunjuk sebagai salah satu lokasi pilot project. Hanya saja, dengan jamkesda ini, maskin bisa tetap gratis biaya perawatan di beberapa rumah sakit di Jateng/DIY seperti RSUD Prof dr Margono Sukarjo Purwokerto, RSUP Prof Sarjito Yogyakarta, RSUP dr Kariadi Semarang dan RSJ dr Soeroyo Magelang,” paparnya.

Meski proyek percontohan ini sudah sejak tahun 2010, pelaksanaannya masih mengalami beberapa hambatan. Beberapa hambatan itu antara lain data maskin yang belum menunjukkan angka sebenarnya karena masih tetap ada maskin yang luput dari pendataan, belum adanya kartu anggota sehingga kesulitan mengidentifikasi peserta, beban berat Pemkab karena harus sharing dengan Pemprov Jateng dengan perbandingan 60 : 40, serta tingginya biaya transportasi yang menjadi beban keluarga pasien/ Pemkab. (BNC/cie)

Tentang Penulis

Leave A Response