Wabup: Harapannya Jadi Entrepreneur Bukan Buruh

Ditulis 31 Jan 2011 - 09:34 oleh Banyumas1

PURBALINGGA – Wakil Bupati Drs Sukento Ridho Marhaendrianto MM berharap bantuan pemerintah pusat dalam mengembangkan industri rambut palsu dan bulu mata palsu di Purbalingga diarahkan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Wabup berharap kedepan, tenaga kerja Purbalingga bukan diarahkan menjadi buruh semata tapi menjadi entrepreneur yang bisa menguasai pasar baik lokal maupun internasional.

“Kita jangan selalu berharap pada PMA (penanam modal asing–red), karena tenaga kerja kita nantinya hanya menjadi buruh. Kalau bisa bantuan-bantuan pemerintah pusat diarahkan pada plasma-plasma atau UMKM yang ada di pedesaan, BLK-BLK yang bisa menciptakan entrepreneur baru. Sehingga kesejahteraan itu lebih dirasakan, dan posisi tawar tenaga kerja kita lebih tinggi,” harap Wabup saat membuka Paparan dari PT Lembaga Penelitian, Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup (PT LPPSLH) tentang Pengembangan Industri Rambut Palsu/wig, Bulu Mata Palsu dan Assesorisnya di Kabupaten Purbalingga di Operational Room Graha Adiguna Komples Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Kamis (27/1).

Terpisah, Staf Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Andreas Haryanto Ginting mengatakan, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Perindustrian RI tertarik bekerja sama dengan Pemkab Purbalingga mengembangkan industri rambut palsu dan bulu mata palsu di Purbalingga. Sebab, menurut Andreas, Purbalingga menyumbangkan nilai investasi tertinggi secara Nasional dalam industri ini.

“Nyatanya, melalui penelitian PT LPPSLH, Purbalingga menyumbangkan 56,10% investasi industri rambut palsu se-Indonesia dengan nilai US $ 19.033.000 dari total US $ 21.985.000 dalam skala nasional,” tegasnya.

Tak hanya itu, nilai eksport rambut palsu dan bulu mata palsu Purbalingga ke dunia pada tahun 2009 mencapai US $ 53.083.602 atau mengalami pertumbuhan sebesar 50,97% dalam waktu setahun. Bahkan, Amerika Serikat sebagai tujuan utama eksport, mengalami pertumbuhan eksport hingga 55,28% dengan nilai US $ 46.955.608 pada tahun 2009.

Tenaga Ahli PT LPPSLH, Adi Wayono menjelaskan PT LPPSLH sebagai konsultan yang memenangkan tender senilai Rp. 350 juta, berwenang melalukan penelitian segala hal tentang industri yang menyerap 22.153 orang ini. Hasil analisa dituangkan dalam bentuk laporan yang diserahkan kepada Kementrian Perindustrian RI dan profil untuk diserahkan kepada Pemkab Purbalingga. Selanjutnya, hasil penelitian ini dipaparkan untuk didiskusikan semua stakeholder terkait seperti unsur pemerintah terkait, pihak perusahaan dan UMKM Rambut Palsu, perwakilan SPSI, dan perwakilan masyarakat di pabrik.

“Hasil diskusi dan masukan pada hari ini, akan ditindaklanjuti menjadi sebuah laporan yang lengkap dari konsultan kepada pemerintah pusat. Nanti pusat akan mempertimbangkan bantuan-bantuan apa yang tepat untuk digelontorkan kepada Purbalingga,” jelasnya.

Andreas menambahkan, sejak tahun 2010, pemerintah pusat hanya akan menggelontorkan bantuan setelah melalui survey pihak ketiga. Penerima bantuan juga bukan perorangan dan pemodal besal, tapi lebih pada kelompok UMKM. (cie)

Tentang Penulis

Leave A Response