Rapat Koordinasi Asekda Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah

Ditulis 21 Jan 2011 - 18:02 oleh Banyumas1

BANJARNEGARA – Alokasi formasi CPNSD seluruh Jawa Tengah yang berjumlah 6.954 baru terisi 6.846, sehingga masih terdapat kekosongan 108 formasi. Menurut Asisten Bidang Administrasi Sekda Propinsi Jawa Tengah Drs. Zubaidi, M. Si., formasi yang kosong tersebut 1 merupakan formasi di Pemprop Jateng, 59 formasi di 24 kabupaten/kota yang tesnya dikoordinir Propinsi, dan 48 formasi ada di 7 kabupaten/kota yang melaksanakan tes CPNSD mandiri.

“Dari hasil evaluasi, relatif penyelenggaraan penerimaan CPNSD yang dikoordinasi propinsi lebih baik karena itu ke depan kita berharap penyelenggaraan penerimaan CPNSD ini dapat disatukan sehingga masalah yang muncul dapat diatasi bersama” katanya.

Permasalahan penerimaan CPNSD tersebut di atas merupakan salah satu masalah yang dibahas dalam Rapat koordinasi bidang assisten Administrasi Sekda Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Putaran ke tujuh, Kamis (20/01) yang dilaksanakan selama satu hari di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di Sasana Bhakti Praja. Sejumlah masalah lain yang ikut dibahasa diantaranya adalah Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB), Penyesuaian Pajak dan Retribusi Daerah, Kelembagaan Birokrasi, dan APBD 2011.

Lebih lanjut Ia menyampaikan, pada tahun 2011 ini tantangan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik semakin komplek, utamanya pada ranah administrasi. “Kebijakan pemerintah pusat mengenai berbagai regulasi baru tentunya harus disikapi secara bijak dengan penerapan sinergis di daerah” katanya.

Berkaitan dengan upaya tersebut sangat dituntut implementasi e-goverment untuk mendukung keberhasilan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, peningkatan pelayanan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam struktur birokrasi pemerintah daerah. “Melalui upaya berbasis elektronik ini, penyelenggaraan pemerintahan lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sehingga benar-benar meningkatkan performa kinerja birokrasi pemerintah daerah” katanya.

Menurut Ketua Penyelenggara, Assisten Administrasi Sekda Wawang A. Wahyudi, penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan untuk mendorong keselarasan program pembangunan bidang tata kelola administrasi antara kabupaten/kota dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. “Hal tersebut dikarenakan sinergitas dan harmonisasi kinerja antara kabupaten/kota dengan Propinsi sebagai wakil pemerintah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan” katanya.

Sementara itu, Bupati Banjarnegara dalam kesempatan tersebut menyatakan penyelenggaraan pemerintahan terasa makin efektif manakala terjadi keselarasan antara pemerintahan propinsi dan pemerintah pusat. Organisasi pemerintahan di daerah selaras dengan organisasi pemerintahan di atasnya. “Ini memudahkan koordinasi” katanya.

Akan tetapi, lanjut Djasri, kadang ada hal yang masih perlu disesuaikan. Misalnya, tentang keharusan membentuk lembaga baru. Karena ini perintah, ya harus dilaksanakan. “Kesulitan kami adalah jika perintah membentuk lembaga baru ini justru mengurai kerja lembaga yang sudah mapan” katanya. (BNC/eko)

Tentang Penulis

Leave A Response