Hati-Hati, CLBK Penyebab Perceraian di Kalangan PNS

BANJARNEGARA – Cinta Lama Bersemi Kembali (CLBK) menjadi salah satu dari penyebab perceraian di kalangan PNS. Selain hal tersebut factor eksternal lain yang menjadi penyebab perceraian adalah masalah campur tangan orang tua, teman dan pergaulan. Sementara factor internal lebih banyak dikarenakan masalah-masalah yang berkaitan dengan suami/istri, masalah anak, tidak ada kecocokan dan sudah tidak mencintai lagi. “Jalaran cerai iku okeh. Sing cerai gara-gara SMS ya ana” imbuh Bupati Drs. Ir. Djasri, MM, MT. di hadapan peserta Apel Disiplin Pegawai Negeri Sipil di halaman Kecamatan Mandiraja, Kamis pagi (13/01).

Bagi orang yang bekerja di sector swasta, lanjutnya, mungkin akan lebih bebas bila ingin nikah lagi. Tapi hal ini tidak berlaku untuk PNS karena Ia terikat pada aturan yang ada. Kalau mau nikah lagi, Ia harus minta ijin pimpinannya. Selain itu, Ia juga harus ada ijin dari istri pertamanya. Tentunya ijin resmi bukan akal-akalan.

Karena pernah pada suatu kesempatan, kata Djasri, saat saya menjabat sebagai Kepala DPU ada anak buah yang minta ijin nikah lagi. Dan melihat pada berkas-berkas yang dibawanya sepertinya semuanya tidak ada yang salah dan berjalan wajar. Kecuali satu, saat proses perijinan hampir rampung, istrinya datang ke kantor sambil nangis meminta saya tidak memberi ijin. Karena katanya, berkas ijin persetujuan dari istri adalah palsu. “Sang istri bilang kalau tidak pernah Ia menandantangani pernyataan persetujuan nikah” urainya.

Setelah digali lebih jauh lagi kesaksian diantara suami istri tersebut, akhirnya si suami ini mengakui bila ia telah melakukan sedikit tipu daya dalam memperoleh surat ijin nikah dari istrinya. ”Rupanya anak buah saya ini cerdik, tahu kalau sulit memperoleh ijin dari istri, maka Ia cari muslihat di saat istri lengah” imbuhnya.

Waktu itu, cap ibu jari sah sebagai pengganti tanda tangan. Nah, anak buah saya yang cerdik ini melihat kesempatan untuk memanipulasi keadaan saat istrinya tidur. Diambilnya jempol istri, ditaruh di bak tinta, lalu ditekankan pada berkas persyaratan tepat di kolom persetujuan istri. “Jadi secara admistratif waktu itu berkasnya sah. Hanya sayang, keabsahannya diperoleh dengan cara manipulatif” katanya.

Setelah itu, saya mencoba mengusut mengapa suaminya minta ijin nikah lagi. Rupanya, cerita ini berawal dari saat anak buah saya yang mandor proyek ini diserahi tugas pimpinannya mengawasi pekerjaan di suatu desa di wilayah kecamatan Punggelan. “Waktu itu, lokasi yang jauh ini tidak memungkinkannya untuk setiap hari pulang ke rumah, hingga terpaksa Ia menginap di desa tempat proyek dikerjakan” urainya.

Justru disinilah awal dari kehancuran maghligai pernikahan mereka. Akibat setiap hari bertemu dan dilayani untuk jamuan makan pagi, siang, maupun malam membuatnya jatuh hati pada putri pemilik rumah. Witing trisno jalaran saka kulina. Keduanya pun menjalin hubungana asmara. “Singkat kata, Ia dipaksa oleh keadaan untuk menikahi perempuan tersebut” katanya.

Memetik hikmah dari kisah tadi, Djasri berpesan cukup satu istri saja. Karena beristrikan dua atau lebih itu tidak mudah. Sebab berbuat adil seperti yang dituntunkan agama itu sungguh sulit. Kalau kita memaksakan, jangan-jangan malah hidup kita hanya tersita untuk mengurus istri tua dan istri muda, sementara urusan lain terabaikan. ”Ora soyo sehat, malah soyo mumet” katanya.

Ditambahkan oleh Djasri pada para PNS untuk hati-hati dalam menjalin hubungan dengan rekan kerja. Sekiranya hubungan kerja mengarah pada hubungan yang tidak wajar, lebih baik hindari saja. Jangan coba-coba untuk selingkuh. “Ingat perselingkuhan dan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah juga dapat menyebabkan seorang PNS dikenakan sangsi hukuman kategori berat” katanya.

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 maka pelanggaran berat dapat dikenakan hukuman berupa diturunkan pangkatnya selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, dan pembebasan dari jabatan. “Paling berat hukumanya diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs. Fakhrudin Slamet Susiadi, MM mengatakan selama tahun 2009 kemarin Ijin Perceraian dikeluarkan kepada 30 orang PNS. Sedang untuk tahun 2010 Ijin Perceraian dikeluarkan kepada 25 orang PNS. ”Ijin terbanyak berasal dari Dindikpora dengan lebih banyak penggugat adalah istrih ujarnya.

Penjatuhan hukuman dan disiplin selama tahun 2009, lanjutnya, diberikan kepada 12 orang. Pada tahun 2010 jumlahnya meningkat sampai 287% karena ada 31 orang PNS yang dijatuhi hukuman dan disiplin, baik ringan maupun berat. ”Analisa kami, banyaknya pegawai yang melakukan pelanggaran disebabkan oleh sejumlah faktor diantaranya yaitu masalah ekonomi, gaya hidup, tekanan keluarga, dan karena memang si pelaku punya niat dan kebetulan kesempatannya ada” imbuhnya.

Mengantisipasi permasalahan yang muncul berkaitan dengan dunia kerja, lanjut Fakhrudin, Tim Pembinaan PNS sejak 12 Agustus 2010 telah membuka biro konsultasi phsykologi yang berlokasi di Kantor BKD. Biro ini diperuntukan bagi PNS dan umum dengan jam buka layanan dari hari Senin-Kamis antara pukul 08.00 – 14.00. Konsultan Phsykologinya diampu bergantian oleh Phsykolog dari Dindikpora, DKK, BKD, dan hari Kamis oleh RSUD. ”Silahkan berkonsultasi atas berbagai masalah yang dihadapi. Tak usah ragu karena mereka profesional dalam bidangnya” katanya. (BNC/eko)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.