Perencanaan Pembangunan Harus Social Profit dan Economic Profit

Ditulis 14 Des 2010 - 16:16 oleh Banyumas1
Drs H Sukento Ridho Marhaendrianto, MM

Drs H Sukento Ridho Marhaendrianto, MM

PURBALINGGA – Wakil Bupati Drs Sukento Ridho Marhaendrianto MM meminta agar perencanaan pembangunan yang dirumuskan unit-unit kerja terkait tak hanya berorientasi economic profit, tapi juga social profit. Selain itu, transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan perencanaan program juga perlu ditingkatkan.

“Kita memang membutuhkan penambahan PAD untuk mendukung kelanjutan pembangunan kita kedepan. Tapi berorientasi pada economic profit saja tidaklah bijak, tapi kita juga harus mempertimbangkan manfaat yang dinikmati masyarakat secara nyata meskipun mungkin tidak secara langsung dapat meningkatkan PAD. Ini yang disebut social profit,” jelasnya saat memberikan sambutan pada Diskusi “Evaluasi Kinerja Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2010” di Operational Room Graha Adiguna Purbalingga, Selasa (14/12).

Wabup menambahkan, social profit ini juga menjadi konsekuensi logis diterbitkannya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini, kata dia, daerah otonom berhak, berwenang dan berwajib mengurus urusan pemerintahannya sendiri termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, menyediakan pelayanan umum sekaligus meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensinya masing-masing.

Wabup yang berlatar belakang perbankan ini juga menyampaikan pentingnya evaluasi pembangunan daerah untuk meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan.

“Peran masyarakat juga penting untuk keberlanjutan pembangunan, sehingga sangat diperlukan evaluasi, peningkatan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik, dalam setiap perencanaan pembangunan,” ujarnya.

Evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan, kata dia, dapat dilakukan dengan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up. Wabup berharap, perencanaan pembangunan yang sistematis itu mampu mengefektifkan proses pemerintahan yang baik sehingga output yang diperoleh juga maksimal. (BNC/c)

Tentang Penulis

Leave A Response