PNS Bolos Kerja, Sama dengan Korupsi Waktu

Ditulis 13 Des 2010 - 11:47 oleh Banyumas1

BANJARNEGARA – “Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bolos kerja sama dengan Korupsi waktu” kata Bupati Drs. Ir. Djasri, MM, MT di depan peserta apel Disiplin Pegawai yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Gedung Aula SMA N 1 Karangkobar, Sabtu pagi (11/12).

Alasannya, kata Djasri, seorang PNS telah dibayar penuh untuk bekerja selama satu bulan kerja. Maka, jika Ia bolos satu hari sama saja menghilangkan kewajibanya untuk bekerja pada hari tersebut.

Kalau di swasta, lanjutnya, seorang pekerja sehari tidak masuk kerja atau meninggalkan tempat kerjanya pada waktu jam kerja tanpa keterangan sah, maka pada hari tersebut Ia tidak akan mendapatkan upah. Logikanya mudah dipahami, karena tidak bekerja, maka ia tidak menghasilkan uang. “Sehingga ketika Ia membolos hilang juga haknya untuk menerima upah” katanya.

Saya tidak tahu, lanjutnya, bagaimana mempertanggungjawabkan perbuatannya bila seorang pegawai yang suka bolos masih saja mau menerima uang gajinya selama satu bulan tanpa merasa malu atau takut dosa. Karena bisa aja regulasi tidak mengatur hal tersebut, tetapi ada hukum Tuhan. “Apa ya tega memberikan makan keluarga dengan rejeki semacam itu” katanya.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala BKD beserta sejumlah staf bidang pembinaan dan pengawasan BKD. Apel diikuti oleh Pimpinan Kantor Kecamatan dan Staff, UPTD Dindikpora, Puskesmas, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan sejumlah guru yang sedang tidak mengawasi ujian hari terakhir.

Berkait dengan sikap profesionalisme dalam bekerja, Djasri mengingatkan kalau jadi bendahara proyek untuk bersikap hati-hati dalam mengelola keuangan. Hati-hati, sekarang lembaga pengawasan dan hukum sangat keras dan jeli dalam menangani masalah seperti ini. Ia mengharap para bendahara untuk bekerja professional dan jangan coba untuk macam-macam di era sekarang ini. Sebab bila hal tersebut ditempuh yang rugi diri sendiri. “Jangan mau bila diminta pimpinan atau rekan untuk melakukan perkerjaan yang sulit dipertanggungjawabkan” katanya.

Oleh karena itu, Djasri meminta kepada pimpinan kecamatan, lembaga di tingkat kecamatan, atau desa bila tidak ada anggaran untuk tidak mengada-ada dengan menyajikan beragam makanan bila Bupati berkunjung ke suatu tempat. Ia tidak mau bendahara mengada-ada karena ketiadaan anggaran untuk mencukupi hal tersebut. Karena kata Djasri, selesainya suatu pekerjaan itulah yang menyenangkan pimpinan. “Bagi saya, jagung loro dan teh segelas cukup” katanya.

Regulasi Kepegawaian

Berkaitan dengan peraturan kepegawaian yang baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, Djasri mengingatkan bahwa aturan sekarang lebih ketat. Hitungan tidak masuk kerja dihitung secara kumulatif pada tahun berjalan.  “Keluar kantor tidak jelas sampai dengan 7,5 jam dalam sehari itu juga dikategorikan tidak masuk kerja” katanya.

PP No. 53 menyatakan Pegawai yang tidak masuk kerja selama 5 hari tanpa keterangan, lanjutnya, akan menerima tegoran lisan. Enam sampai sepuluh hari tegoran tertulis dan 11 sampai dengan 15 hari kepadanya akan disampaikan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sedangkan tidak masuk kerja tanpa keterangan antara 16 sampai dengan 30 hari dapat menyebabkan seorang PNS terkena hukuman sedang berupa penundaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Penundaan pangkat selama 1 tahun, dan Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Untuk kategori pelanggaran berat yaitu tidak masuk kerja tanpa keterangan antara 31 sampai dengan lebih dari 45 hari dapat dikenakan hukuman diturunkan pangkatnya selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, dan pembebasan dari jabatan. “Lebih dari 45 hari hukumanya diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS” tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, perselingkuhan dan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah juga dapat menyebabkan seorang PNS dikenakan sangsi hukuman kategori berat.

Djasri berharap semua PNS memperhatikan upaya penegakan disiplin ini dengan mematuhi kewajiban-kewajibannya. Upaya ini juga merupakan salah satu bentuk penghargan terhadap mereka PNS yang disiplin. Ia berharap pada para Pimpinan Kantor untuk memantau kehadiran pegawai di unit kerja masing-masing, melakukan pemantauan dan melaksanakan hukuman sesuati aturan yang ada. “Bila pimpinan Kantor tidak mau mengikuti aturan ini dan tidak mau memberi sangsi pada pegawai yang bersangkutan, maka kepadanya diberikan juga sangsi yang sama oleh atasannya” katanya. (BNC/eko)

Tentang Penulis

Leave A Response