GBPH Prabukusumo : Pemerintah Pusat Menghina Sultan

Ditulis 10 Des 2010 - 14:37 oleh Banyumas1

Yogyakarta – Putra Sri Sultan hamengku Buwono IX yang juga adik Sri Sultan HB X, GBPH Prabukusumo SPsi, memenuhi ancamannya untuk memilih mundur dari Partai Demokrat. Jabatan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat DIY pun ia serahkan kembali. “Pukul 10.00 WIB Kamis (9/12) , surat pengunduran diri ke DPP akan saya serahkan ke pengurus DPD,” kata Prabukusumo, Kamis (9/12).

Sejak polemik mengenai penetapan atau pemilihan kepala daerah DIY muncul, sejak awal Prabukusumo secara informal memang selalu mengatakan akan mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Demokrat jika pemerintah pusat tetap bersikukuh bahwa gubernur dan wakil gubernur DIY harus ditentukan melalui pemilihan, dan bukan melalui penetapan.

“Sikap pemerintah pusat yang seperti itu sama saja telah melakukan penghinaan terhadap harkat dan martabat ayahanda Sri Sultan Hamengku Buwono IX maupun Sri Paduka Paku Alam VIII,” ujar Prabukusumo. Pengunduran diri itu pun diambil karena tak ingin meninggalkan bom waktu di tubuh DPD Partai Demokrat DIY, pun tak ingin menanggung beban moral terhadap kerabat Keraton Yogyakarta maupun masyarakat Yogyakarta yang sejak awal menginginkan penetapan.

Karena alasan itu pula, Prabukusumo tak ingin menunggu hingga masa jabatannya selaku Ketua DPD Partai Demokrat DIY selesai. “Sebenarnya pada 22 Desember mendatang akan digelar musda. Tapi daripada ‘ngewuhke’ lebih baik saya mundur sejak sekarang. Toch, segala tanggungjawab saya sebagai ketua DPD sudah saya laksanakan,” katanya.

Karena menyangkut kehormatan, harkat dan martabat almarhum Sri Sultan HB IX maupun KGPAA Paku Alam VIII, Prabukusumo pun mengaku sangat memahami dan memaklumi jika kemudian rakyat Yogyakarta marah besar atas sikap pemerintah pusat. Yang jelas, tambahnya, pengunduran dirinya tak akan mempengaruhi pengurus atau pun anggota Partai Demokrat DIY yang lain.

“Silakan mereka mengambil sikap masing-masing. Saya tidak akan ‘ngojok-ojoki’ karena semua risiko juga akan mereka tanggung sendiri, apakah akan tetap dihormati atau akan dihujat rakyat,” katanya. Pernyataan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi menurutnya, memang begitulah realita yang ada.

Prabukusumo pun menegaskan, tidak ada suara terbelah di kalangan kerabat Keraton Yogyakarta. Semuanya menghendaki penetapan karena sejarah memang menuliskan seperti itu. “Tidak ada belah-belahan sikap. Semua sama dan memang harus seperti itu, kalau tidak ingin dikatakan durhaka,” tegasnya.

Sekretaris DPD Partai Demokrat DIY, Agus Bastian SE menyatakan, bisa menerima, memahami, dan memaklumi sikap yang diambil Prabukusumo. “Barangkali kalau saya berada pada posisi beliau, juga akan mengambil sikap yang sama,” tegasnya.

Yang jelas, roda organisasi tidak akan terpengaruh karena semua sudah tertata baik. Sebagai anggota DPR asal pemilihan DIY, Agus bertekad akan terus mengawal perjalanan RUUK. “Sayangnya, kami tidak berada di Komisi II yang membahas RUUK. Saya ada di Komisi V dan anggota Partai Demokrat lainnya, Roy Suryo, ada di Komisi I. Kami akan bisa menunjukkan sikap nanti pada saat RUUK dibawa ke Sidang Paripurna,” katanya. (BNC/tgr)

Tentang Penulis

Leave A Response