Keistimewaan DIY, Pemerintah Pusat Dinilai Munafik

Yogyakarta – Anggota DPR dari PDIP dan berasal dari DIY, Juwarto menilai, pemerintah pusat telah bersikap munafik menyangkut status keistimewaan atau Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY. Usulan RUUK DIY yang diajukan ke DPR tidak berdasar pada UUD 1945. Rancanagn yang salah satunya mengharuskan adanya pemilihan gubernur dan wakilnya itu hanya mengacu pada wacana dan survei yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Negara ini munafik. Pemerintah pusat itu munafik, sebab RUUK hanya berdasar wacana dan survei yang tidak bertanggungjawab. Itu mengakibatkan perpecahan warga Yogyakarta,” tandas Djuwarto, di Yogyakarta.

Pemerintah, terutama Kementerian Dalam Negeri tidak menggunakan pasal 18 b UUD 1945 yang mengakomodir keistimewaaan suatu daerah termasuk Yogyakarta. Pasal tersebut berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat maupun prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang. “Pemerintah berarti harus mengamandemen pasal tersebut jika ingin memaksakan pemilihan gubernur di Yogyakarta,” ujar Djuwarto.

Di sisi lain, anggaran pemilihan juga akan membebani pemerintah daerah. Sedangkan secara sosiologis, warga Yogyakarta diadudomba karena tak dipungkiri juga ada yang menginginkan kepala daerah ditentukan melalui pemilihan.

“Dulu DPRD DIY sudah mati-matian mendukung penetapan saat anggota dari Partai Demokrat masih sedikit. Kini partai itu menguasai DPR, sehingga perjuangan kami semakin berat. Kami masih menggalang supaya teman-teman di DPR memahami betul sejarah Yogyakarta. Jangan hanya mau dibisiki oleh orang di seputar presiden dan manut presiden yang tidak mengerti Yogyakarta,” kata Juwarto yang mantan Ketua DPRD DIY itu.

Wakil Ketua DPD PDIP DIY, Eko Suwanto berpendapat, presiden dan mendagri tidak memiliki niat baik dan cenderung meresahkan masyarakat, khususnya rakyat DIY. Hal itu ditunjukkan dengan pernyataan soal monarki melawan konstitusi. “Kami melakukan aksi yang diikuti oleh 3.000 massa PDIP dan masyarakat karena kami sudah muak dengan kelakuan pemerintah pusat soal keistimewaan DIY,” katanya.

Presiden, lanjut Eko, harus mendengar suara hati, suasana batin rakyat DIY yang menghendaki penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY. “Presiden jangan mengembangkan demokrasi liberal di tanah air yang berdasarkan Pancasila,” kecam Eko. (BNC/tgr)

1 Comment

  1. kenapa diusik sistem yg sudah jalan dan terbukti adem ayem dan tentrem masyarakatnya. bukankah tujuan bernegara adalah kesejahteraan? knapa ribut pemilihan yang butuh baya banyak. esbeye blnder dan termakan demokrasi ugal-ugalan. ingat sejarah dong… negara ini blm tentu ada spt skrng kalao jogja bertahan menjadi negara sendiri dan tdk gabung dg RI. kalau elit ma jadi gubernur ya jgn di jogja. jogja istimwa sdh dari snonya…..

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.