Tujuh Kelurahan/Desa Resiko Sanitasi Sangat Tinggi

Ditulis 08 Des 2010 - 15:37 oleh Banyumas1

PURBALINGGA – Sebanyak tujuh dari tiga kecamatan di Kabupaten Purbalingga
tergolong resiko sanitasi sangat tinggi. Kesimpulan ini didasarkan hasil
penelitian di 22 kelurahan/ desa di empat kecamatan (Purbalingga, Kalimanah,
Kaligondang, Padamara) dengan membandingkan skor penilaian data Survei Penilaian
Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment – EHRA), data
sekunder dan persepsi stakeholders yang diwakili para pimpinan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD).
“Kelompok kerja sanitasi membandingkan skor ketiga data itu dari hasil penilaian
terhadap kondisi sanitasi seperti penanganan sampah dan kebersihan lingkungan,
air jamban dan jamban keluarga, saluran air kotor serta air bersih,“ ujar Kepala
Bappeda Kabupatem Purbalingga Ir Setiyadi MSi dalam Lokakarya/ Konsultasi Publik
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Purbalingga di Aula Bappeda, Rabu (8/12).
Ketujuh kelurahan/ desa yang dimaksud antara lain Kelurahan Karangsentul (Kec.
Padamara), Desa Lamongan, Desa Toyareja, Kelurahan Purbalingga Lor, Kelurahan
Purbalingga Wetan dan Kelurahan Penambongan (Kec. Purbalingga) dan Desa Selabaya
(Kec. Kalimanah). Studi EHRA, kata dia, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan
data bagi pembangunan sanitasi yang harus menyesuaikan dengan kondisi wilayah
setempat, sekaligus untuk memecah persoalan keterbatasan data.
Penelitian ini kemudian dilaporkan dalam Buku Putih Sanitasi Kabupaten
Purbalingga yang memberikan gambaran secara global kondisi sanitasi di kota
perwira ini. Beberapa kesimpulan hasil penelitian yang menonjol antara lain
belum optimal dan terintegrasinya penanganan sanitasi dan sampah, kesadaran
pengelolaan sanitasi dan PHBS yang rendah, kebutuhan air bersih yang telah
tercukupi meskipun mengalami kebocoran, belum adanya unit instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT), dan volume sistem drainase yang tidak bertambah. Penelitian
ini juga sangat bermanfaat untuk menentukan teknologi terbaik dalam pengelolaan
sanitasi.

“Untuk menentukan pilihan teknologi sanitasi yang akan diterapkan, seluruh
kelurahan atau desa diklasifikasikan berdasarkan area urban, peri-urban dan
rural,” tambahnya. Penentuan klasifikasi ini, kata dia, didasarkan kepadatan
populasi sebagaimana acuan dari World Bank Policy Research Paper.
Untuk 22 desa/kelurahan di empat kecamatan yang menjadi wilayah penelitian,
hanya mencakup dua areal yakni area urban dan peri urban. Yang dimaksud area
urban bila kepadatan lebih dari 125 orang/ha seperti Purbalingga Kulon,
Purbalingga Lor, Kandanggampang dan Purbalingga Kidul. Sementara untuk area
peri-urban jika kepadatan berkisar antara 25-125 orang/ha, seperti Purbalingga
Wetan, Bancar, Penambongan, Kalikabong, Babakan, Karangsentul, Kembaran Kulon,
Wirasana, Kalikajar, Penaruban, Jatisaba, Kedungmenjangan, Mewek, Bojong,
Toyareja, Lamongan, Selabaya, dan Karangmanyar.

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Terpisah, Kepala Bidang Fisik dna Prasarana Wilayah Bappeda Purbalingga
menambahkan Kabupaten Purbalingga masuk sebagai kabupaten yang kaan mengikuti
Program Memorandum Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
Pelaksanaan program ini akan dimulai tahun 2011 setelah Strategi Sanitasu Kota
(SSK) disusun.

Salah satu bentuk program memorandum yang akan dilaksanakan yakni Program Urban
Sanitation and Rural Infrastructure (USRI). Dalam program ini, Purbalingga akan
mendapat bantuan terkait penanganan air limbah di 40 lokasi selama periode
2011-2014. (BNC/cie)

Tentang Penulis

Leave A Response