Gelar Pengawasan Daerah

Ditulis 30 Okt 2010 - 12:24 oleh Banyumas1

BANJARNEGARA – Inspektorat Kabupaten Banjarnegara bertempat di aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Rabu (27/10) menggelar kegiatan Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010. Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Inspektorat Propinsi, Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi, dan 500 lebih peserta yang terdiri dari Assisten dan Kepala Bagian, Kepala Dinas dan Lembaga Teknis Daerah serta Camat, Kades, Kepala Puskesmas, Kepala SMP, Kepala SMA/SMK, Kepala UPT dindikpora yang merupakan obyek pemeriksaan tahun 2009 dan 2010.

Drs. Siswanto, M. Si, Inspektur Kabupaten menyatakan maksud diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat yang menginginkan Aparat Pengawasan Fungsional lebih terbuka dan transparan dalam menyajikan hasil operasional pengawasannya. “Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari diselenggarakan kegiatan ini, dua diantaranya adalah untuk meningkatkan penyelesaian penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memacu terciptanya aparat yang bersih dan bebas KKN” kata Siswanto.

Materi Lawarda merupakan seluruh hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah yaitu Inspektorat Propinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Jawa Tengah, dan Inspektorat Kabupaten untuk Tahun Pemeriksaan 2009 dan 2010 yang berupa temuan dan rekomendasi. Baik pemeriksaan reguler maupun khusus. “Tahun 2009 dari 125 obyek pemeriksaan diberikan 660 rekomendasi dan untuk semester I Tahun 2010 dari 69 obyek pemeriksaan diberikan 442 rekomendasi” imbuhnya.

Berkaitan dengan temuan dan rekomendasi Bupati Drs. Ir. Djasri, MM, MT di kesempatan memberikan sambutan menyinggung tentang pola pemberian bantuan keuangan yang diberikan oleh Pusat dan Propinsi. Menurut Djasri, kalau pusat ataupun propinsi memang sudah berniat memberikan bantuan sebaiknya langsung diserahkan semua termasuk juknis dan juklaknya. “Keterlambatan penyerahan juklak dan juknis ini yang membuat daerah sering bingung dan ragu-ragu” ujarnya.

Hal ini makin mendesak, lanjutnya, karena bantuan yang diberikan sering datangnya mendekati akhir tahun sehingga tuntutan untuk segera menyelesaikan laporan membuat para pejabat pelaksana kegiatan sering kerepotan. Kewajiban administrasi berkaitan dengan kegiatan banyak dan rumit sementara sisa waktu yang ada tinggal sedikit.

Perkara ini kan meyangkut uang yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan di daerah. Begitu disodori uang Bupati mikir soal sisa waktu yang pendek dan kewajibannya yang harus dilaksanakan. Tapi kalau enggak diambil eman-eman” katanya.

Oleh karena itu, Djasri mengharap perhatian dari Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah dari Propinsi tentang masalah yang dihadapi daerah tersebut. Bila ada kesempatan, lanjutnya, agar disampaikan kondisi dan situasi tersebut kepada Pusat. (BNC/eko)

Tentang Penulis

Leave A Response