PNS Pria Boleh Poligami, Tapi…..

Ditulis 24 Okt 2010 - 12:43 oleh Banyumas1

Purbalingga – PNS Pria berpeluang menambah istri lagi. Meski begitu, sejumlah persyaratan rumit harus tetap dipenuhi. Beberapa persyaratan itu diantaranya istri dalam kondisi cacat fisik yang tidak mampu melayani secara permanen, ada kerelaan dari pihak istri pertama dibuktikan dalam surat pernyataan dan penghasilan PNS Pria itu harus memadai untuk menafkahi dua keluarga sekaligus.

“Jadi kalau para bapak ini mau poligami, silahkan saja…Tapi ingat, syaratnya harus dipenuhi. Istri membuat surat pernyataan juga harus bebas intervensi. Gimana, ada yang mau?” gelitik Slamet Wiyoto dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta disambut gelak tawa para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Purbalingga (Jateng), dalam Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di Operational Room Graha Adiguna Kompleks Pendopo Dipokusumo Purbalingga,  Sabtu (23/10).

Slamet juga menyinggung perceraian di kalangan PNS. Ternyata seorang pimpinan harus memberikan ijin ketika bawahannya mengajukan ijin bercerai. Hanya saja, konsekuensi pasca perceraian sering menjadi masalah pelik dan tidak pernah diperkirakan sebelumnya, terutama bagi PNS Pria terkait dengan penghasilan.

”Kalau PNS pria bercerai, 1/3 gajinya harus untuk menafkahi mantan istrinya, 1/3 lagi untuk anak dan si PNS Pria ini hanya memperoleh 1/3 sisanya. Lalu, bagaimana dengan istri barunya kalau setelah bercerai si PNS  Pria ini menikah lagi? Ya ini konsekuensi yang harus ditanggung PNS Pria itu. Dan seringkali PNS Pria itu belum tau konsekuensi ini. Proses cerainya gampang saja, konsekuensi di belakangnya yang berat,” ujarnya.

Mengingat konsekuensi perceraian itu cukup berat, Slamet berharap PNS tidak mudah berpikir untuk bercerai. Meski wajib mengeluarkan ijin cerai jika diminta, seorang pimpinan juga harus membimbing stafnya agar memikirkan ulang keputusannya itu sehingga angka perceraian di kalangan PNS dapat ditekan.

Lebih Tegas

Di depan pimpinan SKPD, Slamet Wiyoto juga menguraikan perbedaan antara PP 30 Tahun 1980 dengan PP 53 Tahun 2010 dalam mengatur Disiplin PNS. Menurutnya, sekilas substansinya tidak jauh berbeda. Hanya saja pada pengaturan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan PNS, pada PP 53 Tahun 2010 jauh lebih tegas.

“Kalau pada PP 30 Tahun 1980, hukuman untuk pelanggaran sedang tingkat pertama penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, kalau PP yang baru kata palng lama diganti selama. Jadi lebih berat,” ujarnya mencontohkan.

Demikian juga untuk sanksi pelanggaran sedang penundaan kenaikan pangkat paling lama setahun diganti selama setahun. Bahkan pada PP yang baru, pelanggaran sedang sudah mengenal sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah yang pada PP sebelumnya hanya ada pada pelanggaran berat. Pada kasus pelanggaran berat yang pada tingkatan pertama di PP sebelumnya berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah paling lama setahun, pada PP 53 tahun 2010 penurunan pangkat berlaku selama 3 tahun.

“Dengan lebih tegasnya aturan tentang disiplin PNS ini, kami berharap jumlah pelanggaran disiplin bisa semakin berkurang. Kasihan rakyat yang sudah nggaji, PNS kerjanya kok ngawur,” pungkasnya. (BNC/c)

Tentang Penulis

Leave A Response