Menggugat Sastra Yang Berjarak

Ditulis 20 Okt 2010 - 20:10 oleh Banyumas1

Oleh : Jarot C. Setyoko

jarottttttt

Penghujung 2008 silam, di Aula Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Saut Situmorang, penyair yang bergelar “Raja Polemik’ itu, mengulang keluhan yang telah sekian kali dinyatatakan para sastrawan lain. Sastra Indonesia tengah menjejak masa anomik, mengalami kemunduran dalam ukuran kualitas dan kuantitas, serta gagal melakukan regenerasi. Itu terjadi justeru ketika kebebasan berkarya lebih lapang dibentangkan.

Setahun setelah itu keadaan tak berubah. Dalam prolog ”20 Cerpen Terbaik 2009” (yang merupakan nominator peraih Anugerah Sastra Pena Kencana), kita mendengar ’pengakuan’ yang meresahkan. ”Sastra diproduksi dengan semangat gegap gempita, tetapi tak menyihir manusia-manusia di luar dunia teks untuk membaca karya-karya yang dianggap elitis, tidak bertolak dari kenyataan sosial dan meninggalkan persoalan-persoalan sejarah bangsa”.

Dari Putu Wijaya kita juga membaca kegundahan serupa. ”Sastra sebagaimana yang selalu kita kenal selama ini, selalu diidentifikasi sebagai karya indah yang tertulis. Ia dibedakan dengan kenyataan faktual. Hubungannya dengan intuisi dan emosi sangat kental. Tetapi kesinambungannnya dengan ratio, pemikiran dan telaah-telaah, sudah dipreteli habis. Maka sastra menjadi penari striptease. Penyebar keindahan, yang menimbulkan klangenan, kenikmatan, dan akhirnya kealpaan serta bencana”. Putu menulis itu dalam artikel yang bertajuk ”Reposisi Sastra Indonesia”.

Terasa aneh memang, sastra (yang diwakili oleh pikiran para kritikus dan sastrawannya) merasa kelangan gapit justeru dalam babak jaman yang disebut dengan era kebebasan. Sulit bagi kita untuk menepis, realitas dunia sastra saat ini merupakan paradoksal dari agenda sastra di jaman Orde Baru, masa yang kita tahu sarat dengan represi dan sesak oleh alat sensor.

Ada semacam keyakinan yang bermukim dalam benak para pegiat sastra kala itu, eksistensi sastra dan proses kreatif akan menemukan arusnya sendiri jika kebebasan dihamparkan di depan wajah. Oleh karena itu di bawah todongan otoritarianisme politik saat itu, sastra menenteng dua agenda dominan. Pertama, berjuang untuk meraih kemerdekaannya sendiri. Dan kedua, menjadi median kepentingan politik untuk mewujudkan kebebasan dalam skala sosial.

Hanya saja, setelah kebebasan untuk menyampaikan hasrat (freedom of expression) — yang konon merupakan prasyarat asazi bagi laku kreatif — telah terbentang, mengapa pula sastra tak kunjung menemukan arasnya dalam konstelasi perubahan yang rumit ini? Tanpa niatan menggurui para pujangga, setidaknya ada dua hal yang menjadi hulu persoalan ini. Pertama, karya dan wacana sastra tak sadar jika ’dirinya’ semakin jauh dari benak khalayak. Kedua, para sastrawan tak sanggup mengukur skala diri dalam peta sosial yang terus bergeser.

Kita bersaksi, di halaman koran, karya dan kritik sastra dihelat begitu penuh gairah. Namun tak pernah disadari, di luar panggung para penonton mulai merasa ditinggalkan, tak tertarik, dan kemudian pagelaran menjadi sepi. Pada akhirnya sastra hanya menjadi perbincangan gaduh di antara para sastrawan dan kritisi, namun kehilangan audiens sebagai muara proses kreatif. Akibatnya sastra tercerabut dan kehilangan peran sebagai median khalayak dalam ruang sosiologisnya.

Sekedar gambaran, pada tahun-tahun awal perubahan seorang seniman ’tetap konsisten’ berkreasi dengan syair-syair garang, yang ia visualisasikan melalui teaterikal penuh ’perlawanan’. Ia telah melakukan itu semenjak kondisi masih represif, dan ia tetap melakukannya ketika realitas sosial telah berubah. Yang membedakannya, dulu khalayak selalu mengerumuni pementasannya, sementara ketika era telah bergeser, orang tak lagi peduli dengan pementasaannya.

Dengan sertamerta, diskusi yang dihelat pasca pementasan menyatakan konklusi: dalam era perubahan, apresiasi publik terhadap seni makin menurun. Para pegiat dan apresian seni itu tak pernah (atau belum) mencoba menimbang ulang kesimpulannya: adakah memang apresiasi publik terhadap seni yang makin rendah, ataukah para seniman yang sejatinya gagal melahirkan karya yang ’sadar ruang’, sadar terhadap konteks jaman yang menaunginya.

Kita tentu tahu, diksi ’bebas’ (yang terangkai dalam syair serendah apapun kualitas estetiknya) di kala Orde Baru, tentu akan dimaknai secara berbeda ketika diksi itu dinyatakan pada saat ini. Ada matra batin yang memang tak sama dari dua masa itu, sekalipun kita dihadapkan pada teks yang sama. Diksi ’bebas’ dalam ruang yang serba dibatasi akan terasa menggetarkan, kendati dalam ukuran estetis teks itu tak terlampau memukau hati kita. Tetapi jika itu kita nyatakan sebagai ekspresi seni saat ini? Jangan heran jika tak ada yang peduli.

Pada akhirnya kita tahu, persoalan sastra memang bukan pada kebebasan atau ketidakbebasan. Cukup jelas, di masa tidak bebas sekalipun selalu lahir sastrawan besar dan karya besar. Seperti halnya Boris Pastrenak yang melahirkan ”Dr. Zhivago” dalam kungkungan bayonet serdadu Uni Sovyet. Pun Pramudya Ananta Toer dan W.S. Rendra yang menggubah karya-karya terbaiknya dalam kondisi ketidakbebasan. Kenapa? Seperti kata Putu Wijaya, ”Sejak mulanya, sastra mengandung kebebasan dan ketidakbebasan. Sastra yang berpihak memang tidak pernah bebas. Dan sastra yang bebas, tidak pernah bisa ditahan oleh apa pun, karena dia memiliki kreativitas untuk mengelak. Keduanya saling melengkapi”.

Oleh karena itu sastra di era bebas memang ”Bukan pesta kebebasan dan selamat tinggal ketidakbebasan. Tetapi masalah kesempatan dan agenda. Masalah prioritas apa yang seyogyanya harus dilakukan oleh sastra”. Dan kita tahu, tak ada nalar yang bisa menyusun agenda, kecuali dia sadar konteks: memahami realitas yang melingkupinya.(*)

Catatan: Naskah ini disampaikan sebagai pidato pembukaan Seminar ”Sastra Tak Berjarak”, Rabu 20 Oktober 2010, di Gedung Soemardjito Unsoed-Purwokerto. Yang digelar sebagai kerjasama Inspera, Teater Si Anak-Unsoed dan Harian Suara Merdeka.

*)Penulis adalah   pengelola Institut Pemberdayaan Rakyat (Inspera)

Tentang Penulis

Leave A Response