Target PBB Purbalingga Senilai Rp 14,2 Miliar Terpenuhi

Ditulis 13 Okt 2010 - 19:34 oleh Banyumas1

PURBALINGGA – Baku ketetapan (target) pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Purbalingga tahun 2010 sebesar Rp14,2 miliar berhasil dicapai. Pajak sebesar itu diperoleh dari 540.197 obyek pajak.

“Lunas seratus persen pada 11 Oktober kemarin. Biasanya, PBB di Purbalingga sudah lunas seluruhnya pada 30 September. Tapi tahun ini meleset 11 hari,” tutur Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Purbalingga. C  Sumarni ruang kerjanya, Rabu (13/10).

Sumarni yang didampingi Kabid Pendapatan DPPKAD, Rahma Zeta menambahkan, pendapatan PBB tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada 2009, PBB di Purbalingga terkumpul Rp 13,3 miliar, yang dihimpun dari 521.558 obyek pajak.

Pendapatan PBB sepenuhnya disetor lebih dahulu ke pemerintah pusat melalui Bank BRI. Oleh pemerintah pusat, dana PBB dikembalikan kepada daerah yang bersangkutan sebesar 64,8 persen. Sementara pemerintah propinsi kebagian 16 persen. Dari total pendapatan PBB itu pula, 9 persen diantaranya dialokasikan untuk upah pungut yang sempat menjadi kontroversi tersebut.

Sisanya, yang sepuluh persen masuk ke kas pemerintah pusat. 6,5 persen dibagi merata ke seluruh wilayah di Indonesia. Dan 3,5 persen untuk insentif bagi pemerintah kabupaten dan kota yang berhasil mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Sumarni menyebutkan, mulai 2014 mendatang, seluruh hasil penerimaan PBB akan diserahkan kepada pemerintah daerah setempat.  Pasal 182 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan, Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013. Sedang ayat (2) pasal yang sama menegaskan, Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

“Kebijakan itu tentu saja akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Purbalingga,” ujar Sumarni. (BNC/tgr)

Tentang Penulis

Leave A Response