Belum Turun Ke Desa, Bupati Purbalingga Minta Maaf

Ditulis 06 Okt 2010 - 22:12 oleh Banyumas1

PURBALINGGA – Bupati Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si meminta maaf kepada warga Purbalingga karena belum mampu meluangkan waktu turun ke desa. Sejak terlantik menjadi Bupati 27 Juli lalu, permintaan menyambangi desa-desa di Kabupaten Purbalingga memang cukup deras mengalir di ponselnya.

“Saya mohon maaf karena belum bisa bertamu ke desa-desa Saudara. Meskipun tidak ada kewajiban menyiapkan sesuatu, tapi rasanya kalau tidak bawa apa-apa kok rasanya tidak enak,” ujarnya disambut tawa ratusan kades yang hadir di rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten Purbalingga di Pendopo Dipokusumo, Rabu (6/10). Selain para kades dan lurah, Rapat Koordinasi ini juga dihadiri anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangakat Daerah (SKPD) dan para camat.

Bupati Heru menambahkan, untuk berhubungan dengan desa, Bupati tidak selalu harus turun langsung. Bupati Heru biasanya berbagi tugas dengan Wakil Bupati, Sekda, Kepala Bagian Kesra atau kepala unit kerja terkait, mengingat banyak sekali urusan yang harus diselesaikan.

Bupati tetap berusaha mengatur segala sesuatunya agar bisa bertemu langsung dengan masyarakat di pedesaan, baik secara formal maupun informal. Kegiatan ini sudah lama direncanakannya sebagai upaya memahami lebih dekat kebutuhan masyarakat dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi.

Sekali Lagi : Prihatin

Dalam kesempatan yang sama, untuk kesekian kali Bupati meminta semua pihak terutama para kepala unit kerja termasuk yang bekerja di wilayah, untuk mengencangkan ikat pinggang. Keprihatinan kolektif ini musti dilakukan demi terlaksananya kegiatan-kegiatan pokok pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif.

“Saya menyadari banyak di belakang saya yang kurang puas dengan himbauan untuk prihatin ini. Tapi percayalah, jika kita mau bersakit-sakit dahulu suatu saat kita akan bersenang-senang di kemudian hari. Bersabarlah,” ujar Bupati menanggapi keluhan berbagai pihak di tengah minimnya alokasi anggaran di berbagai aspek.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Bupati Sukento Ridho Marhaendrianto. Wabup Sukento meminta parakades dan kepala unit kerja untuk membudayakan mengencangkan ikat pinggang. Menghilangkan pengeluaran-pengeluaran yang mubazir dan tidak terlalu perlu.

Sukento juga meminta agar para kades mengingatkan masyarakat untuk tidak membiasakan diri utang di luar kemampuan. Apalagi jika hutang-hutang itu untuk sekedar memenuhi kebutuhan konsumtif yang hanya akan menjadi bumerang. Kalaupun harus berhutang, tentulah yang bersifat produktif, dan lebih baik ke bank berbunga kecil daripada di renternir.

“Sekedar sharing, beberapa waktu yang lalu ada seorang yang cacat tubuh datang ke tempat saya minta bantuan dana. Bukan karena kondisi tubuhnya yang membuatnya melakukan ini, ternyata karena dia terjerat hutang berbunga-bunga oleh renternir,” jelas pejabat politik yang berlatar belakang perbankan prihatin.

Sukento mengaku telah melakukan koordinasi dengan BPR BKK di berbagai wilayah di Purbalingga untuk mempermudah dan meringankan hutang bagi masyarakat luas. Hal ini untuk menghindarkan masyarakat berhutang pada renternir yang hanya akan membuat hidup semakin terpuruk (BNC/cie)

Tentang Penulis

Leave A Response