2,5 Juta Warga Miskin Jateng Belum Terjamin Asuransi

Ditulis 07 Sep 2010 - 16:55 oleh Banyumas1

PURBALINGGA – Sebanyak 2 juta dari sekitar 6,5 juta penduduk miskin Jawa Tengah belum terlindungi asuransi apapun. Penduduk yang masih kategori miskin ini tidak masuk kriteria untuk memperoleh hak menerima kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

“Untuk itu, terinspirasi dari JPKM yang telah berhasil diterapkan di Purbalingga, Pemerintah Provinsi Jateng mengeluarkan Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jamkesda, untuk meng-cover 2,5 juta penduduk miskin ini,” jelas Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi Jateng, Mahfud dalam kunjungan kerjanya ke Purbalingga bersama 13 anggota Komisi E lainnya, di Operational Room Graha Adiguna, Senin (6/9).

Mahfud mengatakan, untuk merealisasikan Jamkesda Provinsi Jateng ini, pihaknya harus melakukan kerjasama dengan 35 kabupaten/ kota se-Jateng. Untuk sementara ini, baru 5 kabupaten/ kota yang mau diajak kerjasama, antara lain Purbalingga, Rembang, Tegal, Pekalongan dan Solo.

Meskipun terinspirasi JPKM di Purbalingga, pelaksanaan Jamkesda Prov ini lebih mirip dengan pelaksanaan Jamkesmas yang diselenggarakan Pemerintah Pusat. Jika JPKM di Purbalingga mengambil premi dari masyarakat sebagai upaya membangun kemandirian, pada realisasi Jamkesda Provinsi, seluruh biaya ditanggung oleh APBD Provinsi Jateng.

Karenanya, jika JPKM di Purbalingga bisa mencakup semua kalangan, yakni masyarakat pasca miskin dan masyarakat mampu, pelaksanaan Jamkesda Prov lebih mengambil sasaran masyarakat miskin diluar Jamkesda. Artinya, masyarakat Purbalingga yang saat ini menjadi sasaran JPKM Strata II, akan diambil alih Pemprov Jateng.

”Kedepan, alokasi dana untuk Jamkesda ini akan menjadi dana abadi yang harus selalu dianggarkan dalam APBD Provinsi Jateng. Jadi, siapapun Gubernurnya, kami berharap Jamkesda tetap berlangsung,” ujar salah satu anggota Komisi E DPRD Jateng dari PAN, Amin Maksum.

Amin menambahkan, alokasi dana untuk Jamkesda sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan manfaat yang akan diterima masyarakat miskin non Jamkesmas. Terlebih, kata dia, anggaran itu akan mudah diperoleh kembali gantinya karena banyak doa dari masyarakat miskin yang telah dterbantu. (BNC/cie)

Tentang Penulis

Leave A Response