Bupati Banjaregara: Perda Kami Luwes dan Pro Investasi

Ditulis 27 Jul 2009 - 15:15 oleh Banyumas1

Bupati Banjarnegara Drs. Ir. H. Djasri, MM, MT akan mempertimbangkan aspirasi para investor PLTMH yang meminta pemkab meninjau ulang Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Usaha Ketenagalistrikan Daerah. Bupati berharap ada jalan tengah terbaik agar para investor tetap nyaman berinvestasi di Banjarnegara, sekaligus memberikan kontribusi yang memadai kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Perda kami luwes. Kami ini Pro Investasi. Tapi, kami juga ingin agar masyarakat Banjarnegara juga merasakan kontribusi dari investasi PLTMH ini. Karena itu, saya berharap sekali, dalam pertemuan ini semua kepentingan bisa bertemu dan muncul keputusan yang disepakati demi kebaikan bersama,” harap Bupati saat memimpin pertemuan antara investor, PLN dan Pemkab Banjarnegara di Ruang Rapat Bupati, Senin (27/7).

Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga mengingatkan kalaupun ada kesepakatan dalam pertemuan ini dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani pihak-pihak terkait, tidak bisa langsung merubah Perda yang ada. Karena harus menunggu persetujuan dari DPRD Kabupaten Banjarnegara yang baru akan dilantik pertengahan Agustus mendatang.
Seperti yang diketahui, sebanyak lima investor yang telah mengantongi ijin usaha pendirian PLTMH di Kabupaten Banjarnegara, mengaku keberatan jika harus setor PAD dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 20 Perda Nomor 10 Tahun 2008. Karena, disisi lain PLN membeli pasokan listrik dari mereka dengan patokan harga yang terlalu rendah dalam perhitungan matematis para pengusaha ini.

Dalam PERDA tersebut, para investor diwajibkan memberikan kontribusi ke PAD Kabupaten Banjarnegara sebanyak 3% dari penghasil kotor per tahun pada tujuh tahun pertama sejak beroperasinya PLTMH, dan 21% untuk tahun-tahun selanjutnya. Sementara harga beli yang dipatok PLN mereka nilai terlalu rendah yaitu Rp. 401,- per kwh. Sehingga dalam perhitungan mereka sebagai pengusaha, berinvestasi PLTMH ini tidak memberikan keuntungan finansial seperti yang diharapkan. Menurut analisa mereka, harga yang realistis bisa di terima pada kisaran Rp. 600 – Rp. 700,- per kwh.

“Di satu sisi kami yang memiliki semangat nasionalis, juga ingin memberikan kontribusi pada negara. Tapi, sebagai pengusaha yang tetap bertujuan memperoleh keuntungan, kami jelas keberatan dengan harga yang dipatok PLN ditambah prosentase kontribusi yang harus kami setor ke daerah sesuai PERDA,” jelas Guntur, perwakilan dari PT. Laguna Inti Energi.
Dalam kesempatan yang sama, Sigit Indiharjanto dari PLN Distribusi Jateng mengatakan pihaknya belum berani menaikkan harga sebagaimana yang diharapkan investor karena imbasnya pada kenaikan tarif listrik yang tentu akan semakin membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil ini.  (banyumasnews.com/est)

Tentang Penulis

Leave A Response