Asset Ratusan Miliar, Administrasi Amburadul

Ditulis 06 Jul 2010 - 20:04 oleh Banyumas1

PURBALINGGA – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Purbalingga tidak menyimpan data tertulis yang lengkap mengenai aset berupa tanah dan bangunan yang dimilikinya. Padahal bila diakumulasikan, seluruh aset itu bisa mencapai ratusan miliar rupiah.
“Soal administrasi kami memang masih amburadul ,”kata kepala kantor secretariat PDM Purbalingga, Musliman SPd.

Daftar aset yang disampaikan kepada KR hanya sebagian yang tercatat. Selebihnya berupa data yang tersimpan dalam ingatan pengurusnya. Berupa ratusan gedung sekolah dari mulai SMA/SMK, SMP/MTs, SD/MI dan TK/ABA.

“Sudah lama kami ingin menginventarisir aset-aset milik PDM. Tapi selalu terbentur oleh kegiatan lain yang lebih mendesak. Seperti belum lama ini. Kegiatan inventarisasi terpaksa dihentikan dulu karena harus mempersiapkan diri mengikuti Muktamar satu abad Muhammdiyah di Jogja,” ujar Musliman.

Dari data yang sudah dihimpun saat ini, nilai aset sementara berupa tanah dan bangunan milik PDM Purbalingga tidak kurang dari Rp 40,15 miliar. Bila seluruhnya sudah bisa diinvetarisir, menurut perhitungan Musliman, nilainya bisa mencapai lebih dari Rp 100 miliar.

“Kompleks gedung SMA Muhammadiyah 1 yang berada di jalan Alun-alun Selatan seluas lebih dari 4 ribu meterpersegi. Nilainya saya kira bisa mencapai lebih dari Rp 50 miliar,” ujar Musliman.

Disebutkan Musliman, ratusan tanah dan bangunan milik PDM yang tersebar di seluruh pelosok Purbalingga masih bersertifikat atas nama perorangan. Pada sertifikat tanah dan bangunan yang semula merupakan tanah wakaf itu dicantumkan nama salah seorang pengurus Muhammadiyah sebagai penerima wakaf tersebut.

Hal itu karena sebelumnya status Persyarikatan Muhammadiyah yang bukan berbentuk badan hukum sehingga tidak memungkinkan nama ormas Muhammadiyah sebagai pemilik dan tercantum dalam sertifikat tanah tersebut.

Sejak tahun 2004 lalu, melalui Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C2-HT-01.03.A/165, Persyarikatan Muhammadiyah sudah resmi diakui sebagai badan hukum. Dengan status tersebut, PDM Purbalingga mulai menginventarisasi aset-asetnya dan selanjutnya dibaliknama menjadi milik Muhammadiyah.

“Setelah nanti semuanya terdata, semua aset itu akan dibaliknama menjadi aset PP (pengurus pusat) Muhammadiyah, bukan PDM Purbalingga,” ujar Musliman.  (BNC/ost)

Tentang Penulis

Leave A Response