Tak Lulus Fit and Proper Test, Pejabat Batal Dilantik

Ditulis 03 Jul 2010 - 20:35 oleh Banyumas1

PURBALINGGA – Pelantikan seorang pejabat bisa terancam gagal jika yang
bersangkutan tidak lulus fit and proper test. Saat ini seorang pejabat dituntut
tidak hanya memiliki kemampuan manajerial, tapi juga berkemapuan memotivasi bawahannya untuk memberikan pelayanan publik sesuai Standard Operating Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP).

“Kalau memang perlu, sebelum dilantik, pejabat atau calon pejabat harus
menjalani fit and proper test. Kalau memang gagal, ya ditunda dulu agar memberi kesempatan pada calon pejabat itu untuk belajar lebih banyak tentang SOP, SPP dan standar pelayanan lain yang dibutuhkan agar bisa menerapkannya. Jangan sampai ditanya tentang SOP dan SPP saja nggak mudeng,” ujar Wakil Bupati Heru Sudjatmoko dalam sambutan di depan 64 peserta Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (Forkompanda) di Ruang Ardi Lawet Setda Kabupaten Purbalingga, kemarin.

Terpisah, Kasubag Tata Laksana Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kabupaten Purbalingga Eni Sosiatman mengatakan Forkompanda sebagai sebuah workshop bertujuan mendidik para pelayan masyarakat untuk lebih mengedepankan etika, memberikan pelayanan sesuai SOP dan SPP.

“Tindak lanjut dari workshop ini, para pelayan publik baik itu di puskesmas,
sekolah-sekolah, kantor investasi, maupun kantor kecamatan mengundang masyarakat untuk bersama-sama menyusun SOP dan SPP. Sebelum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik turun, SOP dan SPP dibuat oleh unit kerja terkait tanpa melibatkan masyarakat,” jelasnya.

Dengan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan SOP dan SPP ini, kata dia,
masyarakat juga berhak untuk mengevaluasi kinerja pelayan public. Jika memang ada oknum pelayan public yang tidak bekerja sesuai SPP dan SOP, masyarakat bisa mengirinkan pengaduan untuk ditindaklanjuti.

”Dalam penyusunan SPP dan SOP nanti, dari pihak pemerintah kabupaten tak hanya eksekutif saja yang datang tapi legislatif dalam hal ini perwakilan DPRD
Kabupaten sesuai komisi terkait, juga wajib datang, karena hal ini terkait
dengan landasarn peraturan daerah yang telah dibuat oleh eksekutif dan
legislatif,” tambahnya.

Selain penyusunan SOP dan SPP, peserta workshop Forkompanda juga diharapkan mampu menyusun Citizan Charter dan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang seluruhnya wajib melibatkan masyarakat.

Eni menambahkan, seluruh unit kerja yang telah mewakilkan dutanya dalam workshop ini, berkewajiban melaksanakan semua ’pekerjaan rumah’ ini. ”Untuk realisasinya, masing-masing unit kerja langsung koordinasi dengan Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda kabupaten Purbalingga,” pungkasnya. (BNC/cie)

Tentang Penulis

Leave A Response