Dana Aspirasi Lukai Hati Rakyat

Ditulis 19 Jun 2010 - 12:10 oleh Banyumas1
Tasdi, SH, MM

Tasdi, SH, MM

Purbalingga – Meski berdalih untuk kepentingan rakyat, namun Ketua DPRD Purbalingga (Jateng) Tasdi, SH, MM menilai penganggaran dana aspirasi yang tengah diperjuangkan anggota DPR RI dinilai sangat tidak tepat. Dana tersebut justru akan melukai hati rakyat dan menimbulkan persoalan baru. Secara yuridis, penyaluran dana aspirasi tersebut tidak selaras dengan aturan hukum yang ada.

“Dana aspirasi itu bisa dilaksanakan kalau aturan-aturan yang saat ini berlaku diubah terlebih dahulu. Sepanjang aturannya belum berubah, penyaluran dana aspirasi itu menyalahi ketentuan,” tutur H Tasdi SH MM.

Tasdi yang juga Ketua DPC PDIP Purbalingga menjelaskan, dalam Undang Undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota menyatakan bahwa tugas dewan adalah melaksanakan legislasi, budgeting dan pengawasan. Berdasarkan hal itu, tugas pengawasan dewan sudah dikapling secara jelas, DPR melakukan pengawasan undang undang dan APBN, begitu juga DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang menwasai pelaksanaan Perda Kabupaten/kota serta APBD.

“Kalau DPR menenteng dana aspirasi maka bisa dikatakan DPR melaksanakan APBN. Padahal yang melaksanakan anggaran adalah eksekutif. Dewan tidak memiliki hak melaksanakan anggaran,” katanya.

Tasdi menambahkan, sesuai dengan teknis pemerintahan, dewan juga ikut terlibat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) nasional hingga RPJP kabupaten/kota. Dewan memiliki peran yang strategis dalam mengajukan usulan-usulan pembangunan. ”Kalau proses perencanaan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya, keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia akan terwujud. Mestinya, DPR dapat memaksimalkan Undang Undang tentang sitem perencanaan pembangunan itu. Kalau itu jalan, anggota DPR tidak perlu lagi menenteng dana aspirasi,” tambahnya.

Dana aspirasi itu juga kurang tepat dilihat dari sisi sosilogogis. Tasdi menjelaskan, dana aspirasi itu akan dihitung per anggota DPR. Padahal anggota DPR tersebut dihitung berdasarkan standar pupulasi penduduk. ”Padahal, mereka yang duduk di Senayan mayoritas adalah orang Jawa. Kalau seperti ini apakah sesuai dengan pemerataan pembangunan,” ungkapnya.

Dana aspirasi tersebut juga dinilai rawan penyimpangan. Anggota DPR yang bersangkutan tentunya cukup berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan dana aspirasi. ”Bagi saya, apapun dananya, kalau mau dibawa ke daerah sebaiknya dilaksanakan melalui mekanisme yang sudah ada yaitu melalui dana perimbangan baik berupa DAK maupun DAU. Sebaiknya intensifkan ini saja,” ujarnya. (BNC/tgr)

Tentang Penulis

Leave A Response