Pansus I DPRD Kunjungi Ardi Lawet FM dan RSP

Ditulis 18 Jun 2010 - 16:33 oleh Banyumas1

PURBALINGGA – Sebanyak 15 anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD meninjau Radio Suara Perwira (RSP) dan Radio Ardi Lawet FM, Jumat (18/6). Kunjungan Pansus ini terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang berubahnya status radio-radio milik Pemkab Purbalingga itu menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPP Lokal).

Menurut Kasubag Pemberitaan dan Media Massa Bagian Humas Setda Purbalingga, Ir. Prayitno, M.Si, Pansus yang diketuai Hartoyo lebih banyak meminta penjelasan tentang acara-acara yang disiarkan radio-radio pemerintah ini. Pansus meminta agar diperbanyak acara-acara untuk publik.

“Kami jelaskan, meskipun ini radio milik pemerintah tapi bukan berarti corong pemerintah. Sebagai contoh RSP, ada acara Halo Bupati, yang mana ada dialog interaktif antara bupati dengan masyarakat yang secara langsung dapat menampung aspirasi masyarakat. Ada juga Lintas Perwira yang setiap jam 5 sore disiarkan, itu juga ajang aspirasi masyarakat,” jelas kasubag yang membawahi langsung Radio Suara Perwira.

Salah satu anggota Pansus, Indah, memberi masukan agara jangkauan RSP
sebagai radio AM bisa diperluas hingga ke pelosok-pelosok desa di daerah
pegunungan. Hal ini dimaksudkan untuk membuka akses informasi semaksimal mungkin di daerah-daerah pedalaman sehingga dapat mempercepat pembangunan di daerah setempat.

Wacana Merger Santernya wacana merger sempat dikhawatirkan memberi konsekuensi logis rasionalisasi bagi para kru Radio Ardi Lawet yang sebagian besar karyawan non APBD. Menanggapi permasalahan ini, Prayitno mengatakan kekhawatiran itu tidak beralasan karena terbentuknya LPP Lokal dengan satu manajemen sebenarnya sama seperti yang telah berjalan saat ini.

“Dari sisi manajemen sebenarnya tidak banyak yang berubah dengan kondisi sekarang. Kalau dikatakan satu manajemen, sekarangpun sudah satu manajemen yaitu di bawah Kepala Bagian Humas. Nantinya baik RSP maupun Ardi Lawet memang satu LPP Lokal, satu nama, tapi teknisnya tetap berjalan seperti yang telah ada,” jelasnya.

Salah satu urgensi beralihnya radio-radio milik pemerintah ini menjadi LPP Lokal memberikan kemudahan pada pemberian ijin terutama untuk radio FM. Selain itu, LPP Lokal memang memiliki kekuatan pada substansi siaran yang mayoritas mengarah pada kepentingan publik, bersifat non komersial dan mengutamakan siaran-siaran lokal sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 dan 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan LPP Lokal. (BNC/cie)

Tentang Penulis

Leave A Response