148 kades di Kebumen nunggak pajak

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2009 di Kabupaten Kebumen rendah sekali. Berdasarkan data pada Dinas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), hingga Juli 2009 baru mencapai Rp 5.385.628.376 atau sekitar 26,31% dari target sebesar Rp 20.464.342.185.

Rendahnya pencapaian pajak PBB tahun 2009 itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bagi Tim Penagih dan Intensifikasi PBB 2009 di ruang rapat Bupati Kebumen, kemarin.

Rakor dipimpin langsung Sekda H Suroso SH dan diikuti para camat, KPP Pratama Kebumen serta Petugas Pembantu Pengelola Pendapan Asli Daerah dan PBB.

Kabid Pendapatan Pada DPPKAD, Drs Yoso Raharjo MSi mengatakan rendahnya realisasi pajak PBB di Kebumen karena dipengaruhi beberapa sebab. Di antara rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang berdomisili di luar desa/kecamatan/ kabupaten. Termasuk karena belum adanya sanksi bagi wajib pajak yang bandel.

Kemudian beberapa kepala desa/perangkat desa selaku petugas pemungut PBB/pembantu pemungut PBB, dalam melakukan pemungutan dan penyetoran PBB, cenderung baru melakukan penyetoran hasil pemungutan setelah dilakukan monitoring. Bahkan ada juga yang tidak menyetorkan PBB dengan alasan belum cairnya Tunjangan Penghaslan Aparat Desa (TPAD).

Masalah yang lainnya, adanya penyalahgunaan uang PBB oleh beberapa mantan kepala desa dan perangkat desa. Baik untuk kepentingan desa atau pribadi, namun sulit mengembalikan karena sumber dana yang untuk mengembalikan belum ada.

“Beberapa waktu yang lalu, kita telah melakukan pemanggilan kepala desa yang menunggak PBB dari tahun 2007-2008 sebanyak 148 desa dari 21 kecamatan, ” kata Yoso.

Terkait adanya uang PBB yang dipakai secara pribadi oleh perangkat desa, lanjutnya, pihaknya telah melakukan tindakan tegas. Melalui surat Kepala Dinas DPPKAD Nomor : 973/1133/VII/2009 tertanggal 6 Juli 2009, perihal Kewajiban Atas Penggunaan Uang PBB oleh Perangkat Desa, DPPKAD telah menyiapkan mekanismenya. Yakni pembayaran atas penggunaan uang PBB oleh perangkat desa dilaksanakan pada saat pencairan TPAD di BKK kecamatan masing- masing.

Lebih aktif
Sementara itu, Sekda H Suroso SH meminta kepada camat selaku anggota tim penagih dan intensivikasi PBB agar lebih aktif dalam mendorong pelunasan PBB di desa-desa di wilayahnya. Peran aktif tersebut dalam bentuk memberikan dorongan kepada kepala desa agar segera melunasi PBB.

Dia juga minta agar melakukan monitoring secara berkala, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap hasil pemungutan pajak agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Bagi kepala desa yang didesanya sedang masa panen panen, kata sekda, agar pemungutan PBB lebih diintensifkan, serta mempersipakan administrasi kelengkapan pembyaran pajak mengingat pada tanggal 21 Juli-20 Agustus 2009 akan dilaksankan intensifikasi PBB tahap III.

“Saya juga minta camat untuk menerapkan sistem satu hari lunas, karena cara itu terbukti cukup efektif dalam pelunasan PBB,” tegasnya.

Data pada DPPKAD Kebumen, hingga Minggu ketiga bulan Juli 2009, penerimaan PBB tertinggi diraih Kecamatan Ayah sebesar Rp 351.818.651 (65,13 %), disusul Kecamatan Padureso sebanyak Rp 95.830.986 (52,19%), serta di peringkat ketiga Kecamatan Kuwarasan sebesar Rp 282.827.275 (50,67%).

Sedangkan untuk kecamatan dengan penerimaan PBB paling rendah adalah Kecamatan Kebumen yang baru mencapai Rp 370.832.332 (9,94%) dari yang ditargetkan. (wawasandigital.com/Kt6/ad)


Leave a Reply

Your email address will not be published.