Patrialis Akbar : Hukum di Indonesia Kejam

Ditulis 11 Jun 2010 - 20:21 oleh Banyumas1

patrialis akbar 1Magelang – Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, mengatakan, penerapan sistem hukum di Indonesia terkesan kejam dan masih jauh dari rasa keadilan sejati. Banyak aparat penegak hukum belum dapat memahami makna dari nilai-nilai keadilan di masyarakat.

“Mereka menerapkan sistem hukum berdasarkan aturan formal KUHP, tanpa memperhatikan aspek-aspek sosial yang berkembang di tengah masyarakat,” kata Patrialis Akbar disela-sela Seminar Nasional Menyongsong Pengesahan RUU KUHP menjadi Hukum Positif di Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM), Kamis (10/06).

RUU (Rancangan Undang-Undang) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dimaksud, kata Menkum-HAM sebagai pembiacara kunci di forum itu, masih dalam proses finalisasi. Namun dia yakin, RUU KUHP tersebut bisa disahkan tahun ini.

Patrialis menegaskan, KUHP baru merupakan suatu kebutuhan yang tidak ditawar dan ditunda lagi. Karena KUHP yang dipedomani selama ini merupakan peninggalan kolonial yang tak lagi sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.

Hampir seluruh perkara yang dihadapi, lanjutnya, diselesaikan secara formalistik yang kaku. Faktor sebab akibat tak lagi dipedomani dalam menentukan hukuman. Sehingga putusan yang dijatuhkan bukan bersifat mendidik, dan justru melahirkan penderitaan.

Keadilan di bidang hukum yang menjadi landasan pokok dalam pembangunan masih jauh dari harapan. Hukum hanya berlaku bagi kelompok-kelompok rentan dan marginal. Yakni, mereka yang buta hukum, tak punya akses dan kemampuan lobi-lobi politik, atau tak bisa melakukan pendekatan model “KUHP” alias Kasih Uang Habis Perkara.

Kondisi demikian, menurut Patrialis Akbar, dikarenakan bangsa Indonesia belum mampu melahirkan kreatifitas yang bermakna di bidang hukum. Sebagai alternatif, menurut menteri, hukum adat layak diadopsi dalam penegakan supremasi hukum di tanah air.

“Ke depan, konsep diversi menjadi sebuah keniscayaan untuk ditetapkan dalam persoalan tertentu. Misal, kasus kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur yang didasari niat membantu orangtua dalam mencari nafkah,” ujarnya.

Dalam hal ini, kata Patrialis Akbar, aparat penegak hukum harus menggali berbagai faktor yang mendorong pelaku sehingga melakukan kejahatan. Kalau persoalannya dapat diselesaikan melalui hukum adat, berarti tak perlu dibawa sampai ke pengadilan atau dipenjarakan. (BNC/tgr)

Tentang Penulis

Leave A Response