Purbalingga Belum Prioritaskan i-school

Ditulis 11 Jun 2010 - 16:58 oleh Banyumas1

Purbalingga – Pemkab Purbalingga belum memprioritaskan penerapan Sistem Informasi Pendidikan atau yang lebih dikenal i-school. Bupati Triyono Budi Sasongko mengatakan pihaknya masih berkonsentrasi memaksimalkan penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), program skala nasional yang harus terlaksana paling lambat 2011.

“Kami inginnya semua administrasi bisa on line internet sesuai dengan semangat penerapan e-gov. Tapi mengingat keterbatasan sumber daya baik SDM maupun dana, maka kami prioritaskan yang sifatnya wajib sesuai instruksi dari pusat, misalnya SIAK. Karena, kalau sampai 2011 kabupaten/ kota tidak merapkan SIAK dengan baik, akan ada sanksi dari pemerintah pusat,” ujar Bupati saat menanggapi tawaran aplikasi dan pengelolaan i-school oleh Bissmillah Telekomunikasi (Bisstel) di Operational Room Graha Adiguna Kompleks Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Jumat (11/6).

Bupati menambahkan, setidaknya ada tiga alasan pihaknya menunda penerapan i-school di Purbalingga. Yang pertama, penerapan e-gov harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada. Kedua, penerapan e-gov juga harus sesuai dengan program pemerintah pusat.

“Pernah dulu kami menerapkan profil desa secara on line. Setelah berjalan baik, pemerintah pusat menginstrusikan penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Pedesaan (SIMPemdes), dengan yang kami miliki tidak nyambung dan akhirnya mubah. Padahal itu menggunakan biaya yang tidak sedikit,” jelasnya.

Pertimbangan ketiga penundaan aplikasi i-school, terkait dengan suksesi kepemimpinan dari bupati saat ini ke bupati terpilih, 27 Juli mendatang. Kebijakan kepemimpinan mendatang lebih menentukan akan diberlakukan atau tidaknya i-school.

Wacana e-gov di Purbalingga sebenarnya telah bergulir lama. Hal ini terkait dengan tuntutan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat akses segala data untuk semakin mengoptimalkan upaya terwujudnya good government dan good governance.

Tahun 2007, kebijakan e-gov mulai diterapkan di Purbalingga dimulai dengan SIAK. Berbagai kendala muncul karena permasalahan teknis, mulai dengan keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM, keterbatasan dana, kurangnya koordinasi antara unit-unit kerja terkait dan masih banyak lagi permasalahan lainnya yang cukup memeras pikiran dan tenaga. Untuk itu, Bupati lebih memilih menuntaskan permasalahan e-gov satu per satu hingga terlaksana maksimal, daripada menerima tawaran dengan konsekuensi logis menguras APBD yang terbatas. (BNC/cie)

Tentang Penulis

Leave A Response