Pemkab Banjarnegara Terima Kunjungan Komisi C DPRD Temanggung

BANJARNEGARA– Sekda  Syamsudin, S. Pd., M. Pd., mewakili Bupati Banjarnegara Selasa siang (08/06) menerima kunjungan Komisi C  DPRD Temanggung yang membidangi Ekonomi dan Keuangan disertai eksekutif bertempat di Pringgitan Rumah Dinas. Rombongan yang berjumlah kurang lebih 15 orang tersebut yang diketuai oleh Ketua Komisi C Slamet, SE bermaksud melakukan studi banding dan tukar pikiran tentang Retribusi di Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Berkait dengan pokok permasalahan, Sekda Syamsudin, S. Pd., M. Pd., menjelaskan sebagai bentuk komitmen Pemkab Banjarnegara dalam merspon dan mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomotr 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan aturan-aturan pelaksananaannya Pemkab telah menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta Perda Nomor 2  Tahun 2009 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak KTP, KK, dan Akta-Akta Catatan Sipil.

“Masalah administrasi Kependudukan sebagai sub Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Memang harus mendapat penanganan dan perhatian yang lebih, agar tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara berjalan dengan tertib dan baik” katanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjutnya, pemkab membangun database kependudukan yang secara terus menerus dibenahi agar validitas data terjaga dan bisa dipertanggungjawabkan. Membangun jaringan Teknologi Informasi (IT) secara online dari tingkat kecamatan ke Kabupaten agar data bisa dimuktakhirkan setiap saat  melalui pelayanan Administrasi Kependudukan di tiap kecamatan.

“Data-data yang berusaha kita manage tersebut seoptimal mungkin dimanfaatkan sebagai bahan dalam menyusun kebijakan Pemerintahan, untuk kepentingan Pembangunan dan Kemasyarakatan serta dapat digunakan oleh lembaga-lembaga lain yang membutuhkan” katanya.

Kaitannya dengan kebijakan Retribusi di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kata Syamsudin, biaya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat sehingga tariff yang diekanakan relative murah dan terjangkau oleh masyarakat. Bahkan untuk pelayanan Kartu Keluarga (KK), biaya dibebaskan. “Khusus untuk pembuatan akta kelahiran juga digratiskan sepanjang masih dalam jangka waktu 2 bulan dari saat kelahiran. Setelah tengat waktu tersebut, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 akan dikenakan sanksi administrative” katanya.

Pada saat sessi dialog, anggota Komisi C DPRD Temanggung banyak menyorot tentang struktur perundangan kependudukan dan Capil dimulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan aturan-aturan pelaksanaaannya hingga Perda Nomor 01 Tahun 2009, berapa prosentase besaran untuk PAD, kesediaan masyarakat untuk mendaftarkan diri di administrasi Kependudukan, dan seterusnya. “Saya ingin bertanya berapa target pendataan KTP dan sampai saat ini berapa yang sudah dicapai” ujar Slamet, SE, coordinator rombongan.

Eko Djuniadi, SH., M. Hum, Kepala Dindukcapil mengurai satu per satu berbagai pernyataan tersebut. Ia menjelaskan karena Pernda Nomor 01 Tahun 2009 diajukan sejak tahun 2007, maka materi perundangan yang berkait dengan itu tapi lahir sesudahnya belum dapat dimasukan sebagai pelengkap materi. Sementara untuk capaian pendataan KTP Ia menjelaskan bahwa dari target 859 ribu lebih wajib KTP baru terdaftar kurang dari itu. “Kira-kira baru 628 ribu jiwa” katanya.

Belum tercapainya jumlah target bukan berarti gagal, tapi karena banyak wajib KTP yang merasa belum perlu untuk mengganti KTPnya menjadi KTP Nasional karena mereka beranggapan masa berlakunya belum habis ngapain diganti. Memang, kata Eko, di dalam KTP lama tertera batas masa berlaku KTP, akan tetapi sesungguhnya dengan berlakunya Peraturan Baru Pernda Nomor 01 Tahun 2009, KTP lama tersebut semestinya sudah tidak berlaku lagi. “Perbankan dan Transaksi keuangan di Banjarnegara sekarang ada yang sudah secara ketat mulai menerapkan aturan identitas diri dengan menggunakan KTP Nasional” urai Eko.

Oleh karena itu, Ia berharap pada akhir Juni semua urusan berkait dengan pendataan penduduk lewat KTP Nasional ini untuk segera diselesaikan. Termasuk mereka yang terdapat kesalahan seewaktu pendataan penduduk KTP massal bulan lalu. “Bila sampai di akhir bulan Juni belum selesai, Saya anggap hal tersebut sudah selesai. Ini penting supaya ada batas penyeleseaian masalah” katanya. (BNC/eko)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.