Pekerja Pabrik Rambut Purbalingga Dibajak

Ditulis 02 Jun 2010 - 08:52 oleh Banyumas1
Pekerja pabrik rambut di sebuah pabrik di Purbalingga. Tawaran yang lebih enak membuatnya berpaling ke perusahaan lain. (BNC/tgr)

Pekerja pabrik rambut di sebuah pabrik di Purbalingga. Tawaran yang lebih enak membuatnya berpaling ke perusahaan lain. (BNC/tgr)

Purbalingga – Perusahaan dari luar Purbalingga yang memproduksi asesori kecantikan berbahan baku rambut, semakin leluasa membajak tenaga kerja perusahaan serupa yang selama ini beroperasi di Purbalingga. Iming-iming upah yang lebih tinggi membuat pekerja perusahaan PMA Korsel di Purbalingga berpaling ke perusahaan  lain.

“Pekerja memilih perusahaan luar daerah yang mau membayar lebih tinggi dan tidak terlalu mengikat dengan peraturan perusahaan. Ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi perusahaan rambut di Purbalingga untuk introspeksi diri,” kata Kepala Kantor Penanaman Modal (KPM) Purbalinngga Budi Susetyono MPA, Rabu (2/6).

Menurut Budi, hal itu wajar sebagai bentuk persaingan usaha. Contohnya, ketika seorang pekerja pabrik di Purbalingga mengerjakan produksi diluar jam kerja pabrik bukan suatu kesalahan.

Meskipun produk yang dikerjakan bukan dari pabrik tempatnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih menjanjikan. Akibat banyaknya produk luar Purbalingga yang digarap pekerja pabrik Purbalingga maupun freelance produk perusahaan di Purbalingga menurun.

Bila dibiarkan terus akan menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi industri di Purbalingga. Imbasnya perusahaan di Purbalingga kekurangan tenaga kerja. Pekerja pabrik Purbalingga juga enggan lembur mengerjakan produksinya di rumah karena lebih suka mengerjakan produk dari perusahaan luar daerah tersebut.
Atau produk perusahaan di Purbalingga tidak sendiri jarang dibawa lembur karyawannya. Karenanya KPM terus terus menggali informasi dari lapangan agar ada solusi yang tepat.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Purbalingga, Saryono mengungkapkan ada perusahaan yang sampai kehilangan pekerjanya. Kemungkinan karena memilih di luar agar tak ada ikatan dengan pabrik tapi penghasilan tetap.
“Hal itu harus dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana agar tidak ada yang dirugikan. Misalnya dari sisi kebijakan dan lainnya,” ujar Saryono. (BNC-tgr-ost)

Tentang Penulis

Leave A Response