Perangkat Desa Tetap Miskin, Bodoh, dan Terbelakang

Ditulis 30 Mei 2010 - 18:37 oleh Banyumas1

Purworejo – Ketua Presidium Parade Nusantara H Sudir Santosa SH mengatakan, otonomi desa sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Dalam UU 32 Tahun 2004 desa butuh mengatur rumah tangganya sendiri. Artinya tidak boleh dicampuri baik oleh Pemkab maupun Provinsi.

“Keberadaan tanah bengkok tidak boleh dicampuri oleh Pemkab maupun Provinsi. Aparatur desa berhak menerima gaji atau penghasilan di luar bengkok. Rakyat desa yang memegang saham terbesar di negeri ini harus dikedepankan,” ujar Sudir pada acara Sosialisasi Perjuangan Parade Nusantara tentang UU Pemerintahan Desa dan UU Pembangunan Perdesaan yang diadakan paguyuban kades Polosoro di pendapa Kabupaten Purworejo (Jateng), Minggu (30/5).

Menurut Sudir, perangkat desa selama 65 tahun tetap miskin, bodoh, dan terbelakang. Hal inidisebabkan, pertama karena rakyat desa diperlakukan tidak adil di bidang ekonomi. Secara ekonomi terus-menerus dimarjinalkan dan dijadikan objek bukan subyek. Dicontohkan dari dana APBN 2009 sebesar 1.030 triliun yang dialokasikan untuk 71.863 desa hanya sebesar Rp 17 triliun atau 1,3 persennya saja. Makanya perangkat desa mlarat terus. (BNC/tgr)

Tentang Penulis

Leave A Response