224 Desa di Purbalingga Terima ADD Total 22,4 Miliar

Ditulis 26 Mei 2010 - 21:36 oleh Banyumas1

PURBALINGGA – Sebanyak 224 desa dan 15 kelurahan se-Kabupaten Purbalingga menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) total sekitar Rp. 23,75 miliar. Waktu pelaksanaan ADD dan AAK mengalami kemunduran karena adanya masa transisi dari Perda lama dengan Perda baru tentang pengelolaan ADD.

“Tak hanya itu, mundurnya pelaksanaan ADD dan AAK juga disebabkan adanya pola baru pengelolaan ADD yang harus dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan BPK, dan baru akhir April 2010 mendapat petunjuk kepastian dari BPK. Pola pencairan yang semula dua termin sekarang juga berubah menjadi empat termin, karena adanya likuiditas keuangan,” jelas Wakil Bupati Heru Sudjatmoko saat membacakan Sambutan Bupati pada Pembukaan Sosialisasi ADD/AAK Kabupten Purbalingga di Graha Sarwa Guna, Selasa (24/5).

Kesibukan semua unsur dalam persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemilukada 2010 juga ditengarai menjadi penyebab lain mundurnya pelaksanaan ADD/AAK. Meski mundur, pelaksanaan ADD/AAK tahun ini lebih disederhanakan sehingga diharapkan dapat lebih mudah dipahami dan dilaksanakan.

Dalam sambutan Bupati yang dibacanya, Heru meminta agar pelaksanaan ADD disinergikan dengan program yang bersumber dari APBN (PNPM, Pansimas dan PUAP), APBD Provinsi (penataan lingkungan yang berbasis masyarakat dan sarana air bersih), serta APBDes.

“Sebisa mungkin ADD ini lebih diarahkan untuk kegiatan yang bersifat peningkatan SDM, Ekonomi Kerakyatan dan pemetaan potensi desa. Pengelolaannya juga harus benar-benar transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, dan yang tidak kalah penting, tertib administrasi. Semua kades untuk melibatkan kelembagaan BPD dan LKMD dalam pelaksanaan ADD,” lengkapnya.

Penanganan Kemiskinan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga terbukti sangat concern dalam menangani masalah kemiskinan. Terbukti, Purbalingga cukup besar dalam mengalokasikan dana pendampingan PNPM Mandiri Pedesaan. Tahun 2010 ini saja, Pemkab Purbalingga mengalokasikan dana senilai Rp. 7,2 miliar sebagai dana pendamping PNPM Mandiri Pedesaan yang dianggarkan Pemerintah Pusat hingga Rp. 28,8 miliar.

Heru menambahkan, besarnya dana yang mengalir ke desa harus benar-benar dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga tepat sasaran dan sesuai prosedur yang berlaku. Apalagi dana ini bermuara pada penanganan kemiskinan di pedesaan.

”Mulai tahun 2010 ini, masing-masing desa hendaknya mampu membuat perencanaan yang baik melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan APBDes,” tegasnya.

Meskipun tampak besar nominalnya, kenyataannya tidak akan mampu memenuhi semua tuntutan kebutuhan masyarakat baik untuk pembangunan maupun pelayanan. Untuk itu, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat maupun lembaga yang mewakili masyarakat desa mutlak dilakukan, agar mengerucut pada skala prioritas yang paling dibutuhkan masyarakat dan menghindari pembiayaan-pembiayaan yang sia-sia. (BNC/cie)

Tentang Penulis

Leave A Response