Tujuh Raperda Diserahkan ke DPRD Purbalingga

Ditulis 26 Mei 2010 - 21:34 oleh Banyumas1
Raperda : Wabup Purbalingga Drs H Heru Sudjatmoko, M.Si (kiri) menyerahkan dokumen Raperda kepada wakil ketua DPRD. (BNC/tgr

Raperda : Wabup Purbalingga Drs H Heru Sudjatmoko, M.Si (kiri) menyerahkan dokumen Raperda kepada wakil ketua DPRD. (BNC/tgr

PURBALINGGA – Pemkab Purbalingga melalui Wakil Bupati Purbalingga Heru Sudjatmoko secara resmi menyerahkan tujuh
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD Kabupaten Purbalingga di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (26/5).
Ketujuh Raperda antara lain Pengelolaan Pasar Segamas, Retribusi Pelayanan Pasar Segamas, Kependudukan, Retribusi Dokumen Kependudukan, Jaminan Kesehatan Daerah, Pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ardi Lawet dan
Radio Suara Perwira.
Heru berharap,ketujuh raperda ini dapat diterima untuk selanjutnya dibahas dan disahkan menjadi Perda sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ketujuh Raperda ini menjadi poin-poin pembahasan penting yang menyangkut masyarakat luas sehingga mendesak untuk diprioritaskan pengesahannya.
Sebagai contoh Raperda tentang Kependudukan. Raperda ini bertujuan memberikan perlindungan, jaminan dan pengakuan terhadap status hukum bagi penduduk darah, yang diwujudkan dalam bentuk tertib administrasi dengan didukung pelayanan professional dan peningkatan kesadaran penduduk.
Selain status kependudukan, warga Purbalingga juga harus dijamin perlindungan kesehatannya melalui Raperda Jaminan Kesehatan Daerah. Karena kesehatan menjadi kebutuhan dasar  yang harus dipenuhi, meskipun masyarakat miskin sekalipun. Pelayanan kesehatan yang dibutuhkan mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang dengan mutu yang terjaamin. Dan sebagai asuransi, Jamkesda ini dibayar pra upaya dengan filosofi si kaya menolong si miskin dan si sehat menolong si sakit.

Pasar Segamas
Dua dari tujuh Raperda yang diajukan berbincang tentang Pasar Segamas. Raperda tentang pentingnya profesionalitas dalam pengelolaan Pasar Segamas dibentuk sebagai optimalisasi pemanfaatan
fasilitas pasar, meningkatkan pelayanan kepada para pedagang dan pengunjung.
Sedangkan Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar Segamas, memberikan landasan hukum bagi pemungutan retribusi pelayanan di pasar kebanggaan Purbalingga itu. Retribusi ini mencakup seluruh
pelayanan penggunaan fasilitas Pasar Segamas.
Pemkab Purbalingga berharap, dengan disahkannya Raperda tentang Pasar Segamas ini bisa memberikan sedikit solusi dari berbagai permaslaahan yang terjadi sejak peresmian pasar terbesar di
Purbalingga ini.
Tindak Kanjut dari penyerahan ketujuh Raperda ini, DPRD akan mempelajarinya baik dalam bentuk pansus, studi banding,rapat komisi, rapat dengan eksekutif dan sebagainya. Jika di kemudian hari DPRD
memutuskan untuk menerima, maka ketujuh raperda ini bisa segera disahkan. (BNC/cie)

Tentang Penulis

Leave A Response