Koordinasi Menjadi Kunci Keberhasilan Program Pengentasan Kemiskinan

Ditulis 24 Mei 2010 - 10:15 oleh Banyumas1

BANJARNEGARA – Eksekutif dan legislative sepakat bahwa koordinasi yang baik antar sektor menjadi penentu keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Karena lemahnya koordinasi menyebabkan penanganan program pengentasan kemiskinan berjalan partial dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, baik Bupati Banjarnegara Drs. Ir. Djasri, MM, MT melalui Sekda Syamsudin, S. Pd., M.Pd maupun Ketua DPRD Wahyu Kristianto, SE melalui Wakil Ketua Saeful Muzad setuju bahwa perlunya komitmen yang kuat dari eksekutif maupun legilatif terhadap keberhasilan program penanganan kemiskinan yang diwujudkan dalam pelaksanaan program maupun dukungan anggaran.

Hal tersebut mengemuka dalam Semiloka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Bagi Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara yang diselenggarakan di Saung Mansur,kemarin. Menurut Syamsudin, dalam proses pembangunan pro poor ini harus berorientasi kepada penguatan kelembagaan. Karena melalu jalur kelembagaan masyarakat ini proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan terwadahi. “Salah satunya adalah melalui penguatan peran lembaga Musrenbang dalam perencanaan pembangunan” katanya.

Wakil Ketua DPRD Saeful Muzad juga menyetujui perlunya penguatan peran lembaga musrenbang ini sebagai wadah perencanaan pembangunan. Ia juga mengharapkan para anggota DPRD untuk menghadiri kegiatan musrenbang karena berkaitan dengan peran DPRD dalam penetapan anggaran pembangunan. “Selain itu, di lembaga tersebut anggota DPRD dapat menyampaikan juga hasil penjaringan aspirasi dari wilayah yang diwakilinya” imbuhnya.

Di lain pihak, menurut Suparjo, Kades Beji, Pandanarum, musrenbang sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat sebenarnya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hanya saja dalam realisasi kegiatan seringkali ada perubahan-perubahan sehingga menyebabkan masyarakat merasa pesimis atau melihat ada jalur lain yang lebih kuat dalam menyalurkan aspirasinya. “Oleh karena itu, menurut saya, penting ditekankan adalah komitmen semua pihak untuk mentaati hasil-hasil musrenbang. Bila itu yang terjadi, maka penguatan kelembagaan akan tercapai” ujarnya.

Sementara itu, menurut Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Drs. Suroso, maksud dari penyelenggaraan semiloka ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program antar instansi atau lintas sektor dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penguatan anggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperkuat komitmen DPRD dan SKPD dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. “Harapannya adalah disepakatinya strategi pelembagaan sistem pembangunan partisipatif” katanya.

Tentang Penulis

Leave A Response