Lagi-Lagi Kampus ber-Biaya Mahal

Ditulis 05 Mei 2010 - 21:28 oleh Banyumas1
|
Berita Kategori
Tak Berkategori
117
Dalam Tag

eko pras

Oleh: Eko Prasetyo)*

JIKA manusia sederajat, mengapa orang miskin harus menjadi budak orang kaya? Mengapa orang muda bersih, tanpa dosa, harus menjadi ladang orang kaya yang kotor? Itukah realitas masyarakat? Itukah hukum orang kaya dan orang miskin?

(Chun Tae-il)

Kini kampus telah dikuburkan perannya. Walau UU BHP dicabut[3] tapi belum menjamin pendidikan di perguruan tinggi meluncur murah[4]. Terlanjur para pengelola kampus memperoleh nikmat dari biaya mahal. Terlanjur pula negara malas untuk mengalokasikan biaya bagi perguruan tingginya[5]. Dosen dan pengelola kampus mendapat upah yang tinggi dan jaminan karir yang stabil. Hal yang sama terjadi pada perusahaan yang mengikatkan diri bekerja-sama dengan kampus. Telah banyak dana CSR yang dimakan oleh beberapa kampus dan menjadi halal karena status otonomnya. Tak kalah pentingnya adalah ’jual beli’ gelar yang berlangsung secara berlebihan telah membuat kampus ’populer’ di kalangan pejabat. Punggawa kekuasaan yang rakus dan sewenang-wenang dengan gampang memperoleh gelar Doktor. Ibaratnya kampus telah merasakan kemakmuran dari statusnya yang sekarang. Berpaling dari kemakmuran tentu akan membawa kampus kembali pada masa lampau: tergantung, murah dengan dosen yang pas-pasan rejekinya.

Padahal yang terjadi adalah kampus mengenggam status komoditi bagi mahasiswanya. Dengan memasang status otonom maka kampus ’dibebaskan’ untuk menjerat biaya mahasiswa berapapun besarnya. Yang diperlukan kampus bukan mahasiswa berani tapi ber-uang. Yang dirindukan kampus bukan mahasiswa cemerlang tapi mahasiswa jutawan. Terlebih dengan status Perguruan Tinggi Negeri yang sudah tersohor, maka legenda itu jadi merk jualan yang ampuh. Berulang-ulang penulis saksikan bagaimana kebanggaan mahasiswa menikmati statusnya. Tinggal di kampus yang terkenal dan berada pada fakultas yang elite: Kedokteran, Farmasi,  Ekonomi, Hukum, dan Tekhnik. Fakultas idola yang selalu meraih juara dalam jumlah mahasiswanya. Sebaliknya fakultas seperti filsafat atau pertanian kian miskin peminat dan mulai berada dalam posisi buncit. Belenggu status itu yang membuat kampus kemudian tenggelam ke dalam lubang hitam perubahan.

Yang berubah pertama kali adalah gedung-gedung. Kini tiap kampus bertarung dalam mempercantik ruangan. Terlebih bagi kampus yang membuka kelas International dan kelas Pasca Sarjana. Ruangan disolek dengan energik dan yang menonjol adalah tempat dimana mahasiswa bisa mudah berselancar internet. Ruang-ruang hot spot dibuat untuk memudahkan mahasiswa bermain internet. Bahkan tak jarang taman-taman dibuat dengan menawan seolah kampus sarang para penikmat kecantikan alam. Tak jarang kampus juga membuat kantor-kantor praktek para pekerja: ruang bursa saham, ruang perbankan, ruang laborat hukum dan ruang untuk pelatihan. Kelak tiap ruangan itu akan dikutip sewa jika mahasiswa meminjamnya. Maknanya terang bahwa gedung kampus diperindah untuk menaikkan harga dan ruangan dipercantik biar mendatangkan sewa.

Tapi gedung hanya pucuk perubahan karena akarnya ada di pembiayaan. Pintu masuk dibuka dengan jalur beragam. Namanya bisa apa saja tapi lorong paling punya peran adalah porsi mahasiswa berduit. Bisa bernama Swadaya atau Mandiri. Di berbagai kampus prosentase untuk mereka kini melompat. Juga yang agak unik model pembiayaan bisa memakai beberapa jalur: dari biaya masuk, biaya tahunan, biaya per SKS, biaya pratikum hingga biaya wisuda. Pokoknya biaya membelit dari sejak mahasiswa masuk hingga mencapai status kelulusan. Tak bisa disangkal protes mahasiswa berawal dari ’ekploitasi’ pembiayaan yang kerapkali benar-benar tak masuk akal. Dan tiap biaya tak diberitahukan penggunaan dan mekanisme pertanggung-jawaban. Makanya ada beberapa kampus yang kini diajukan ke pengadilan karena pengurusnya terindikasi korupsi. Biaya telah membuat kampus menjadi lembaga birokrasi: tertutup, minim pertanggung-jawaban dan enggan untuk dievaluasi.

Sejak awal pada titik inilah kampus kurang memberikan informasi menyeluruh pada mahasiswa. Tak sedikit mahasiswa yang selalu mengutuk kampus dengan pembiayaan karena dua landasan: pertama biaya itu jauh dari kemampuan orang tua[6] menanggung dan kedua biaya itu jauh dari fasilitas yang tersedia. Kedua-duanya menimbun semangat manipulasi. Karena manipulasi itu maka Kampus dikuatirkan menyimpan orientasi yang berseberangan: di satu sisi kampus berunsur komersial dan di sisi lain kampus berkeinginan untuk menerapkan semangat pengabdian. Tabrakan peran ini mencuat dari sejumlah gejala yang timbul dan marak di kampus-kampus. Pertama makin kecilnya ruang pengabdian kampus pada masyarakat. Hingga kini jumlah dosen yang melakukan kerja-kerja pengabdian makin menipis. Kampus bahkan enggan memprkarsai temuan-temuan sosial penting dari sebuah kawasan bermasalah[7]. Kedua makin menipisnya tradisi intelektual yang tampak dari minimnya karya dan maraknya praktek plagiat yang dilakukan oleh dosen[8]. Gejala kedua ini merisaukan karena kampus kerapkali berdiam diri dan enggan memberi sanksi. Padahal di Inggris dosen yang melakukan plagiat bisa menimbulkan duka di sebuah kota. Ketiga gejala birokratisasi di kampus dimana dosen-dosen populis, radikal dan progresif seringkali dikucilkan dalam ruang pergaulan kampus. Terlebih dengan maraknya kampus jadi ’alat rekruietmen’ partai menjadikan kampus sarang elite atau cabang dari ambisi kekuasaan! Dosen-dosen itu seperti penghuni liar yang selalu tak mendapatkan posisi struktural.

Dengan kerisauan semacam ini memang waktunya kampus untuk berkaca diri. Sejarah pendirian kampus selalu terpaut dengan kehendak untuk pembebasan. Kampus bukan sekedar menjadi pelayan kekuatan modal atau pemasok aparatur bagi negara, tapi yang utama, tempat dimana akal sehat dan semangat persaudaraan pada yang lemah dirawat. Begitulah kampus kemudian menegaskan diri, dengan memakai nama para pejuangnya atau menempatkan sejarah para pendirinya. Ukiran semangat itu terukir dalam semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang semangatnya mirip dengan kehendak Gramsci untuk melahirkan intelektual organik. Lewat Tri Dharma itulah kampus sesungguhnya menautkan diri pada yang lemah dan tertindas: kelak jika lahir para elite maka mereka harus berakar dari pendidikan etik yang ditanamkan dari kampus. Bukan tugas kampus untuk melahirkan para pekerja tapi adalah kewajiban kampus untuk menunaikan pengabdian kepada rakyatnya. Berpaut dengan sejarah itulah yang mampu menjadikan kampus sebagai sangkar pendidikan, sebagaimana yang dulu diukir dengan cetusan kata-kata Soekarno

…faktor yang menentukan dalam perjuangan pembebasan nasional tidak terletak pada kelompok intelektual yang kecil itu, melainkan pada massa, dan pada massa yang sudah bangkit, pada waktunya, akan melahirkan pemimpin-pemimpin mereka sendiri…tugas kaum Intelektual adalah membangkitkan kekuatan rakyat, menafsirkannya, dan memberikan suatu landasan teoritis bagi tindakannya…..

Dalam lorong penindasan panjang negeri ini yang belum merdeka, mustinya, Kampus mau merelakan diri untuk memiliki peran terdepan: melahirkan mahasiswa-mahasiswa pejuang yang mampu mememberi terang masa depan. Juru terang itu syaratnya sederhana: kemauan keras berkorban dan kehendak untuk terlibat dalam pergulatan. Saya percaya wajah masa depan negeri ini terletak dari sejauh mana Kampus menjadi tempat yang rindang, baik bagi yang lemah maupun yang kuat. Kampus sangkar dimana para pejuang muda menatah diri dengan sendi kerisauan melihat masa depan!


[1] Disampaikan pada diskusi BEM Unsoed 1 Mei 2010. Terimakasih atas data dan bahan-bahan yang dikirimkan oleh Panitia yang menjadi latar belakang dari penulisan makalah ini

[2] Penulis Resist Book. Buku terakhir ”Bisnis Orang Sakit’ dan ’Keadilan tidak untuk Yang Miskin’

[3] MK menengarai dua hal yang dianggap melanggar BHP, pertama adalah Prinsip penyeragaman, ada 6.600 kampus yang kelak akan diseragamkan dan pengalihan beban dari negara ke masyarakat. Prinsip terakhir ini nyata-nyata mengambil alih semangat neo liberalisme yang menjadikan masyarakat sebagai tali rantai kekuatan bisnis.

[4] Agak unik debat antara yang pro dan kontra BHP selalu memakai orang miskin. Bahkan yang pro BHP mengatakan sejak dicabutnya UU BHP maka kewajiban 20% kampus untuk alokasi orang miskin menjadi tidak ada dan itu membuat kampus kehilangan komitmen. Lih Koran Tempo 30 April 2010

[5] Anggaran pendidikan tinggi yang dialokasikan pemerintah hanya 0,27 persen dari Produk Domestik Bruto, sedangkan Malaysia saja bisa mencapai angka 2,2 persen dan itu mampu membuat Malaysia membebaskan diri dari biaya. Lih Koran Tempo 29 April 2010

[6] Dengan UMR DIY sebesar Rp 586.000 dan Jawa Tengah Rp 547.000 maka biaya per SKS yang mencapai 100 ribu dan tujuh ratus ribu per semester membuat anak-anak buruh sudah pasti tidak sanggup untuk membiayai anak-anaknya kuliah. Terlebih kampus yang menerapkan uang masuk dengan biaya jutaan. Penerapan biaya kampus yang selalu melompat jauih dari UMR membuat muncul pertanyaan tentang sesungguhnya kampus itu menyediakan diri untuk mahasiswa tipe yang mana?

[7] Keluhan unik terjadi pada warga Kulon Progo pada sedikitnya cendekiawan Yogyakarta yang membantu mereka menolak tambang pasir besi dan bahkan UGM pernah dikerubung oleh masyarakat karena dianggap menjadi penyebab diijinkanya eksplorasi tambang pasir besi. Sebuah situasi yang terjadi di banyak kampus dimana kampus tambah menjadi pendukung pemodal ketimbang pelindung rakyat.

[8] Jadi, dari 1.650 dosen di ITB, hanya sekitar 4-6 persen saja yang menyiapkan diktat kuliah,” kata Amrinsyah Nasution yang mengepalai Penerbit ITB saat ini. Situasi makin diperuncing dengan gejala penjiplakan yang dilakukan oleh banyak kampus

)*Eko Prasetyo (Penulis Buku ‘Orang Miskin Dilarang Sekolah’). Lahir di Pacitan 06 Januari 1972. Penulis dan Peneliti. Riwayat Pendidikan UII,pegiat Resist Book.

Tentang Penulis

Leave A Response