Banjarnegara Tetapkan Renstra Kependudukan 2010

Ditulis 21 Apr 2010 - 19:52 oleh Banyumas1

BANJARNEGARA – Banjarnegara menetapkan renstra kependudukan untuk tahun 2010 bahwa sampai batas akhir tahun semua anak di Kabupaten Banjarnegara sudah tercatat kelahirannya. Penetapan Renstra ini didasarkan pada Program Nasional yang menetapkan tahun 2011 semua anak Indonesia harus sudah berakta kelahiran. Oleh karena itu, Kepala Dindukcapil Eko Djuniadi, SH, MM. berharap moment ini untuk dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat dan juga semua pihak. “Beragam media sosialisasi telah kami siapkan untuk mencapai target tersebut” ungkapnya.

Sampai saat ini media sosialisasi yang ditempuh oleh Kantor Dindukcapil berupa pemasangan baliho, spanduk, banner, radio spot, dialog interaktif, leaflet dan penyuluhan. Langkah lain yaitu menjalin kerjasama dengan instansi, dinas dan asosiasi profesi terkait, seperti dengan DKK, IBI, Dindikpora, dan PKK. “Untuk lebih merangsang gairah pencatatan kependudukan, pihak kami menyelenggarakan lomba penuntasan pencatatan kelahiran tingkat desa maupun tingkat kecamatan dengan total hadiah sebesar 50 juta rupiah” katanya.

Penilaian lomba diselenggarakan dari bulan Januari – Desember 2010. Untuk tingkat desa kriterianya berupa kelengkapan data jumlah penduduk, persen penuntasan untuk kelahiran baru, balita, dan anak-anak usia wajib belajar, kelengkapan berkas dan kualitasnya, unsure kerjasama. Penilaian tingkat kecamatan didasarkan pada akumulasi desa dan peran kecamatan dalam menumbuhkan, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya akta kelahiran. “Upaya penggalangan ini penting karena bila sampai awal tahun 2011 anak masih belum tercatat kelahirannya, maka pencatatan tersebut akan ditetapkan melalui sidang di Pengadilan Negeri” katanya.

Pengelolaan administrasi kependudukan sekarang ini memberi kelonggaran bagi pencatatan kelahiran anak usia 0 – 2 bulan tidak dikenakan biaya. Akan tetapi lebih dari waktu tersebut dikenakan denda. Hal ini didasarkan pada Perda Nomor 1 Tahun 2009. Besarnya biaya denda berjenjang sesuai usia. Usia 2 – 6 bulan terkena biaya administrasi sebesar Rp 17.500;- Usia 6 – 12 bulan Rp 35.000;-. Di atas 1 tahun dikenakan biaya sebesar Rp 52.000;-. “Biaya tersebut akan bertambah bila pencatatan kelahiran anak melalui sidang penetapan di pengadilan negeri” katanya.

Dengan pola pengelolaan yang lebih rapi, Eko berharap renstra kependudukan 2010 ini berjalan sukses. Pada tahun 2009 lalu ketika program semacam ini diterapkan menjelang berlakunya ketetapan awal pencatatan kependudukan lewat Pengadilan mampu meningkatkan animo masyarakat untuk mendapatkan akte kelahiran. “Dari rata-rata per tahun 30 ribu akte meningkat menjadi 130 ribu” katanya.

Sementara itu menurut Kabid Pencatatan Sipil, Drs. Gatot Bayu Prayitno, MM hakekatnya seseorang itu sah menjadi warga negara bila dirinya telah tercatat secara resmi status kewarganegaraanya melalui pencatatan di akte kelahiran. Bila akte telah dimiliki maka, status hukumnya jelas dan juga merupakan pengakuan orang tua terhadap anaknya. “Oleh karena itu, akta kelahiran hakekatnya merupakan hak utama dan pertama yang harus dimiliki seseorang” katanya. (BNC/eko)

Tentang Penulis

Leave A Response